‎Yandri: Kena OTT, Kepala Daerah Tak Perlu Mundur

Depoliticanews – Banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap
tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terkait dengan UU
No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No.10/2016 tentang Pilkada.

Sehingga kepala daerah yang terpilih dan kena OTT tetap sah menjadi kepala
daerah sampai ada hukum tetap, atau mengundurkan diri. Apalagi ada 36
kepala daerah status tersangkanya digantung karena tak cukup bukti.

Hal ini disampaikan Yandri Susanto Wakil ketua Komisi II DPR RI fraksi
Partai Amanat Nasional (PAN).

“UU Pemilu tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena OTT KPK.
Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada
keputusan hukum tetap, atau mengundurkan diri,” ujar Yandri, Kamis (21/9).

Dia mengaku sulit kalau dalam pemilu tanpa dana yang memadai. Sebab, untuk
kampanye Pilkada saja bisa membutuhkan Rp285 miliar yang digunakan untuk
biaya transportasi, akomodasi, kaos, dangdutan, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu masyarakat saat ini sulit bisa menghadiri kampanye tanpa diberi
transport. Mengapa? Mereka selalu mengatakan kedatangannya di kampanye itu
pakai bensin, meninggalkan pekerjaannya di sawah, ladang, dan sebagainya,
yang jika dihitung dalam sehari bisa mendapatkan Rp100 ribu hingga Rp150
ribu.

“Lalu, apakah transport Rp100 ribu kampanye itu bisa disebut politik uang?
Inilah susahnya. Sehingga kita tak bisa menyalahkan calon kepala daerah,
tapi juga masyarakat. Makanya, semua harus diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Yandri, pemilu langsung itu memang mahal. Karena itu wajar jika
kepala daerah ingin mengembalikan modalnya setelah menjabat.

“Kan tidak cukup pengembalian modal, tapi untungnya mana? Itu manusiawi.
Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya OTT
KPK,” jelas dia.

Hanya saja Yandri menyayangkan mengapa KPK tidak mengoptimalkan pencegahan.
Sebab, akan bahaya juga kalau banyak kepala daerah OTT, karena jabatannya
akan dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Sedangkan Plt tidak boleh membuat
kebijakan strategis.

Konsekuensinya, program pembangunan di daerah tidak jalan, sekaligus
perekonomian seperti pembangunan infrastruktur jalan, pertanian akan mati.

“Perekonomian rakyat berhenti dan merugikan semua,” kata dia.

Apalagi kalau incumbent akan maju lagi, maka pihak yang berkepentingan akan
terus mendekati incumbent tersebut.

“Ada yang mau menjadi sponsor, membiayai pilkada, dan sebagainya. Maka,
disitulah mereka bisa terjebak dan akhirnya kena OTT,” kata Yandri.

Dengan demikian kalau banyak kepala daerah yang OTT bisa mengancam
perekonomian dan pembangunan daerah. Tapi, Yandri menolak kalau KPK
dibekukan.

“Solusinya kepala daerah harus hati-hati, dan KPK dibenahi dengan
memprioritaskan upaya pencegahan dari pada OTT,” pungkasnya. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *