Akhirnya, Kabil Mubarok, Kadisperindag dan Kadisbun Jatim Dipanggil KPK

Depoliticanews – Mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yang kini telah
pindah Komisi E Kabil Mubarok dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
(Kadisperindag) Jatim Ardi Prasetiawan serta Kepala Dinas Perkebunan
(Kadisbun) Jatim Samsul Arifien akan dipanggil KPK pada Senin (12/6) lusa.
Mereka dipanggil kapasitasnya masih sebagai saksi.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo mengatakan bahwa
pihaknya sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk kelima orang PNS di
lingkungan pemprov dan DPRD Jatim yang sekarang sudah ditetapkan sebagai
tersangka oleh KPK.

Kuasa hukum itu berasal dari profesional maupun korps pegawai negeri sipil
(Korpri). “Dari korpri kami siapkan tiga kuasa hukum, yaitu Arifin, Kukuh
Pramono Budi dan Christian,” terang Himawan, Sabtu (10/6).

Rencananya, tim bantuan hukum ini akan berangkat ke Jakarta melakukan
pendampingan pada Minggu (11/6). Untuk melengkapi berkas, dalam dua hari
ini, pihaknya mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan seperti foto copy
KTP dari masing-masing kelima tersangka. “Juga persiapan surat kuasa untuk
menunjuk LBH Korpri sebagai pemberi bantuan hukum,” imbuhnya.

Dia juga mengakui ada surat panggilan terhadap dua orang kepala dinas di
lingkungan pemprov Jatim. Yakni, untuk Kadisperindag Ardi Prasetiawan dan
Kadisbun Samsul Arifien. Status mereka sebagai saksi.

Dalam surat pemanggilan KPK tersebut, mereka dijadwalkan akan diperiksa
pada Senin (12/6). Pemprov Jatim sendiri siap untuk memberikan fasilitas
berupa pendampingan terhadap kedua kepala dinas tersebut dalam memenuhi
panggilan KPK.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar (Pak Halim)
membenarkan adanya pemanggilan untuk kadernya di Fraksi PKB DPRD Jatim
Ka’bil Mubarok. Menurut dia, kader PKB itu dipanggil KPK dalam statusnya
sebagai saksi dugaan pemerasan dari Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki
terhadap beberapa SKPD di Pemprov Jatim.

“Informasi yang saya dapat dari internal partai, memang benar ada surat
pemanggilan dari KPK (untuk Kabil Mubarok). Tapi saya tidak tahu detailnya,
karena dibungkus dan segel,” tuturnya.

Menurut dia, hingga sekarang dirinya belum bisa menjalin komunikasi dengan
Kabil. Terakhir, dia mengaku berkomunikasi dengan mantan wakil ketua Komisi
B DPRD Jatim tersebut pada Kamis (8/6).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa partainya akan memberikan pendampingan
hukum kepada kader yang diduga terlibat kasus pidana. “Kami akan sediakan
bantuan hukum. Sebagai kader partai, kita sediakan itu,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Jatim ini mengaku menyerahkan
sepenuhnya kasus tersebut kepada penyidik KPK. “Saya serahkan kasus ini
pada proses hukum yang ada di KPK,” ungkapnya.

Kabil sendiri pada Jumat (9/6) tidak terlihat di lingkungan DPRD Jatim.
Bahkan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Jatim, Jumat (9/6),
namanya di lembar absensi tampak tidak ada tanda tangannya yang menegaskan
bahwa Ketua DKW Garda Bangsa Jatim itu tidak hadir. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *