Anggota DPRD Kota Mojokerto Akui Terima Rp15 juta dari Pimpinan

Depoliticanews – Selain mengaku tak tahu tentang rencana penggalian dana
proyek pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), salah
satu anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, Dwi Edwin
Endra Praja mengaku tidak ada jatah triwulan yang diterima anggota dewan
dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Triwulan, berarti setiap tiga bulan. Semua anggota tidak ada menerima.
Jika bulanan pun, kita tidak kontrak rumah seperti saat ini. Ada dari
pimpinan, katanya ada katanya rejeki. Saya yang terima Rp15 juta,”
ungkapnya sebelum masuk ke ruang pemeriksaan di aula lantai II Mapolres
Mojokerto Kota, Rabu (12/7).

Masih kata, politisi partai Gerindra ini, uang sebesar Rp15 juta tersebut
diterima pada bulan puasa sebelum kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang
dilakukan KPK. Menurutnya, uang sebesar Rp15 juta tersebut untuk tiga
anggota dewan dari partai Gerindra.

“Yang memberikan Pak Pur (Ketua DPRD Kota Mojokerto, red), katanya ini ada
rejeki. Saya tidak tanya, tidak etis. Masak bapak kasih uang, anaknya nanya
ini uang dari mana? Dan baru kali ini, dikasih uang. Tidak tahu dari mana
sumber uangnya tapi dari pimpinan. Dikasih di kantor,” katanya.

Menurutnya, semua anggota DPRD Kota Mojokerto menerima saat itu dengan
nilai rata-rata Rp5 juta. Edwin menambahkan, pimpinan DPRD Kota Mojokerto
mendapatkan uang lebih, namun tidak tahu berapa jumlah dan anggaran berasal
dari mana. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *