Asosiasi Bupati se-Indonesia Datangi KPK

Depolitucanews – Sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia
(Apkasi) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta,
Jumat (3/11). Asosiasi para Bupati seluruh Indonesia ini ingin meminta
pendampingan kepada KPK. Hal ini mengingat terdapat sejumlah kepala daerah
baik Bupati dan Wali Kota yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan
(OTT) beberapa waktu belakangan ini.

“Kita komunikasi secara sehat dengan KPK karena akhir-akhir ini dari
gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap sehingga kita meminta
masukan kepada KPK untuk meminta data regional kita bagaimana jalan
keluarnya seperti apa. Sehingga ada jalan yang baik,” kata Ketua Umum
Apkasi, Mardani H Maming di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/11).

Para pengurus Apkasi ini diterima dua Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan
Basaria Panjaitan. Dalam pertemuan ini, Mardani yang juga Bupati Tanah
Bumbu menyatakan Apkasi meminta KPK untuk membangun sistem pencegahan di
setiap kabupaten sebelum melakukan penindakan seperti OTT.

Setidaknya, kata Mardani, KPK mendampingi enam regional pemerintah
kabupaten di Indonesia dan merumuskan sistem pencegahan yang dapat
diterapkan di daerah masing-masing.

“Kita mau adanya pencegahan dulu. Karena komunikasi terlebih dahulu nanti
ada di enam regional. Masing-masing meminta saran kepada KPK disetiap enam
regional mana yang jadi masalah. Itu yang jadi rumusan yang sama,” katanya.

Diketahui, KPK belakangan rajin menangkap kepala daerah melalui OTT.
Setidaknya sejak awal 2017 hingga saat ini tercatat tujuh kepala daerah
yang dibekuk KPK. Terakhir, KPK menangkap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman
dalam OTT pada Rabu (25/10).

Taufiqurrahman telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait
perekrutan dan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri
sipil (PNS) atau jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *