Baleg DPR: Ada Ambiguitas Pelaksanaan UU Desa ‎

Depoliticanews – Badan Legislasi DPR menilai masih ada permasalahan
mendasar yang belum diselesaikan terkait pelaksanaan UU Desa. Masih belum
sempurnanya pelaksanaan UU Desa seperti diinginkan Jokowi Presiden dinilai
akibat permasalahan politis diantara berbagai lembaga terkait isu Dana Desa.

Baleg DPR sendiri, bersama Kementerian Desa, sedang menggodok penyempurnaan
Term of Reference (TOR) Sosialisasi UU nomor 6/2014 tentang Desa.

Seperti disampaikan Mukhamad Misbakhun anggota Baleg DPR, pihaknya
kesulitan dalam melaksanakan penyempurnaan itu, karena penyempurnaan apapun
yang hendak diajukan, tidak akan ada artinya apabila masalah kelembagaan
yang sangat mendasar masih terjadi.

“Permasalahan yang paling mendasar adalah ambiguitas pelaksanaan dari UU
ini, yang didalamnya ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan
PDT. Dan untuk transfer dananya, ada Kemenkeu yang sejak awal tidak rela,”
kata Misbakhun di gedung DPR RI,Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).

Bahkan, di DPR RI sendiri,kata dia, ada tarik menarik kewenangan
pengawasan, diantara Komisi II yang membidangi Pemerintahan Daerah, dengan
Komisi V yang membidangi Infrastruktur.

Bagi Misbakhun, masalah konflik kelembagaan itu hanya bisa diselesaikan
secara politik, dan bukan lewat aturan apapun yang dibangun.

“Karena poltik tidak ada jalan buntunya. Gang buntu itu tidak ada di
politik. Ini harus kita selesaikan dulu baru bicara detil dalam TOR ini,”
kata Misbakhun.

Karena itulah Baleg DPR meminta agar seluruh lembaga terkait di
Pemerintahan bisa menyelesaikan permasalahan itu secara politik. Misalnya,
masih ada simpang siur tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Yakni kewenangan
UU Desa ada di Kemendagri, tapi secara aturan dibangun di Kemendes dan PDT.
Dan secara pelaksanaan, programnya ada di lembaga lain juga.

“Permasalahannya sangat struktural, yakni meyangkut ego sektoral dari
Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes. Untuk solusi penyelesaian ego sektoral,
hanya politik yang dapat menyelesaikan itu. Politiklah yang harus menjadi
solusi itu,” kata dia.

Sementara KPK akan mengawasi secara penuh penyaluran dana desa. Basaria
Panjaitan Wakil ketua KPK mengatakan, dalam waktu dekat akan bekerja sama
dengan Eko Putro Sandjojo Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi untuk mengumpulkan bupati.

“Titik rawannya itu semua kepala desa belum tentu mengerti bahkan ada yang
tidak bisa baca. Termasuk diberi aplikasi juga tidak dimanfaatkan.
Baru-baru ini, di Jawa Timur ada penangkapan dari pihak kabupaten yang
meminta potongan dana desa,” kata Basaria, Rabu (1/2).

Nantinya, kata Basaria, KPK akan memberikan penjelasan kepada para bupati
yang dikumpulkan agar jangan sampai terjadi pemotongan dana desa di tengah
jalan dan jumlah yang diterima kepala desa tidak utuh. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *