Bantuan PKH Beralih Ke Non Tunai

Depoliticanews – Pemerintah pusat akhirnya menetapkan mekanisme pencairan seluruh 6 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan
non tunai. Itu yang menjadi alasan sedikit terlambatnya penerimaan PKH di
Lamongan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar
Parawansa saat melakukan pencairan bantuan sosial non tunai Program PKH di
Pendopo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, (Minggu (9/7).

Mensos menyebut, awalnya dari total 6 juta KPM, sebanyak 3 juta
akan dicairkan secara tunai melalui PT POS, dan sisanya secara non tunai
melalui bank.

Namun kemudian berdasarkan diskusi Bank Indonesia, Otoritas
Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN, Mensos mengatakan akhirnya diputuskan
semua disalurkan dengan mekanisme non tunai.

“Di Lamongan ini, awalnya sebanyak 8 kecamatan masuk program
penyaluran non tunai, dan sisanya sebanyak 19 kecamatan secara tunai. Namun
kini semua pencairan PKH menggunakan mekanisme non tunai melalui Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS), “ kata Khofifah menjelaskan.

Adanya keputusan perubahan itulah, seperti disebutkan Khofifah,
sehingga pembagian PKH untuk 19 kecamatan di Lamongan baru bisa dilakukan
di Bulan Juli. “Tentu kami akan lakukan percepatan sehingga pada Agustus
nanti, Insya Allah, semua 27 kecamatan di Lamongan sudah menerima pencairan
tahap ke 3, “ imbuh dia.

Sementara Bupati Lamongan Fadeli di kesempatan itu menyampaikan
komitmennya untuk mencapai target angka kemiskinan di Lamongan menjadi 10
persen di 2021. Sementara di tahun 2016, angka kemiskinan Lamongan 14,8
persen, turun dibanding 2015 yang 15,56 persen.

Karena itu dia getol mendorong sejumlah program. Diantaranya
menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang sudah Bebas Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).

Kemudian memprioritaskan program plesterisasi. Sehingga
nantinya semua rumah di Lamongan tidak ada yang berlantai tanah lagi.
Termasuk berbagai program pemberdayaan kemiskinan. Dia menyebut total
anggaran APBD untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 94,2 miliar.

Di Lamongan, untuk tahap 1 dan 2 yang dicairkan baru 8 dari 27 kecamatan
yang ada. Dengan jumlah penerima 21.317 KPM.

Masing-masing KPM menerima Rp 1 juta untuk alokasi 2 tahap
pencairan yang diterimakan sekaligus di Bulan Juli. Sehingga total bantuan
sosial yang disalurkan untuk Lamongan hingga saat ini sebesar Rp 21, 317
miliar.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *