Bawaslu: Jakarta Terbanyak Dugaan Pelanggaran

Depoliticanews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat Provinsi DKI
Jakarta merupakan daerah yang paling banyak dugaan pelanggaran dalam
pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 15 Februari 2016. Bawaslu menemukan
ada 97 dugaan pelanggaran di DKI Jakarta pada hari pemungutan suara.

“Dibandingkan pelaksanaan pilgub di daerah lain, DKI memang yang paling
tinggi laporannya. Kita mencatat terdapat 97 dugaan pelanggaran,” ujar
anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu, Jalan M. Thamrin,
Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Dari 97 laporan tersebut, jelas Daniel, yang paling banyak dugaan
pelanggarannya terkait kesalahan prosedur dalam pilkada dan ketidakpahaman
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terkait Surat Edaran nomor 151
tahun 2017.

“Ketidakpahaman KPPS inilah yang justru membuat warga tidak bisa mencoblos
karena harus terkait E-KTP, KK dan surat keterangan. Ini kadang
membingungkan pemilih karena KPPS tidak bisa menjelaskan dengan baik,” ujar
dia.

Selain itu, lanjut Daniel, terdapat 26 dugaan pelanggaran terkait Daftar
Pemilih Tetap (DPT), 18 laporan tentang persoalan logistik pemilu, 8
laporan terkait dugaan politik uang dan 5 laporan muncul karena dugaan
keterlibatan penyelenggara negara di pilkada.

Sementara dugaan pelanggaran berbasis TPS yang terbanyak masih terkait
kesalahan prosedur pemungutan dan minimnya pengetahuan KPPS sebanayak 40
kasus, kehilangan hak pilih/C6/surat suara kurang sebanyak 22 kasus,
kampanye dengan alat peraga/intimidasi sebanyak 7 kasus, pemilih
mengggunkan C6 orang lain atau dokumen palsu sebanyak 4 kasus, TPS tidak
sesuai dengan standar pendirian TPS sebanyak 2 kasus dan pemilih salah TPS
sebanyak satu kasus.

“Secara umum banyak laporan pelanggaran yang kami dapat, jumlah setiap
daerah berbeda-beda. Jadi yang sudah ada ini jumlahnya bisa bertambah.
Nanti rekomendasinya, bisa pidana atau tindakan administrasi dengan
melakukan Pemungutan Suara Ulang,” tandas dia.

Lebih lanjut, Daniel mengungkap pilgub dengan dugaan pelanggaran terbanyak
kedua adalah Banten sebanyak 68 laporan, disusul pilgub di Bangka Belitung
(30 laporan), pilgub Aceh (25 laporan), Papua Barat (22 laporan), Gorontalo
(14 laporan) dan Sulawesi Barat (11 laporan).

Di Banten yang paling banyak dugaan pelanggarannya adalah persoalan DPT
sebanyak 29 laporan, kemudian persoalan logistik sebanyak 15 laporan,
kesalahan prosedur (14 laporan), keterlibatan penyelenggara negara (5
laporan) dan politik uang (5 laporan).

Di Babel yang paling banyak dugaan pelanggarannya adalah persoalan
kesalahan prosedur sebanyak 9 laporan, kemudian disusul dugaan pelanggaran
politik uang (7 laporan), persoalan DPT (6 laporan), keterlibatan
penyelenggara negara (5 laporan) dan persoalan logistik (3 laporan).

Dugaan pelanggaran terbanyak di pilgub Aceh adalah persoalan DPT sebanyak
11 laporan, disusul dengan dugaan pelanggaran kesalahan prosedur (5
laporan), persoalan logistik (5 laporan), keterlibatan penyelenggara negara
(2 laporan) dan politik uang (2 laporan).

Sementara di Pilgub Papua Barat, dugaan pelanggaran terbanyak adalah
kesalahan prosedur sebanyak 10 laporan, persoalan logistik (5 laporan),
persoalan DPT (4 laporan), keterlibatan penyelenggara negara (2 laporan)
dan politik uang (1 laporan).

Dugaan pelanggaran terbanyak di Gorontalo adalah kesalahan prosedur
sebanyak 8 laporan, keterlibtan penyelenggara negara (3 laporan), politik
uang (2 laporan), dan persoalan logistik (1 laporan).

Sedangkan dugaan pelanggaran terbanyak di pilgub Sulawesi Barat adalah
persoalan kesalahan prosedur sebanyak 5 laporan, persoalan DPT (3 laporan),
politik uang (2 laporan) dan keterlibatan penyelenggara negara (1 laporan).
(Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *