Bawaslu Temukan Sekitar 600 Dugaan Money Politic

Depoliticanews – Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan bahwa pihaknya
menemukan sekitar 600 dugaan politik uang di 101 daerah selama tahapan
pilkada serentak 2017. Dugaan politik uang tersebut, kata dia meningkat
tajam ketika masa tenang.

“Setiap saat kita terima laporan dari daerah terkait politik uang. Banyak
sekali. Untuk semua daerah, ada kurang lebih 600-an temuan,” ujar Muhammad
di Kantor Bawaslu, Jalan M. Thamrin, Jakarta, Selasa (14/2).

Pihaknya, kata Muhammad, menerima banyak laporan dari daerah terkait dugaan
politik uang yang masif terjadi di dua hari masa tenang. Politik uang ini,
tuturnya, terang-terangan dilakukan dengan membagikan uang dan barang dalam
berbagai bentuk seperti makanan, gula pasir dan sembako.

“(Yang bagikan) ada timses, ada relawan, dan ada orang perorangan. Terjadi
hampir di semua daerah. Kita sangat sayangkan,” ungkap dia.

Muhammad juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menindak setengah-tengah
dugaan politik uang dalam pilkada kali ini. Bawaslu, kata dia akan
menelusuri politik uang tersebut dalam kaitannya paslon yang bertarung di
pilkada.

“Kita telusuri apakah ada kaitan by desain dengan paslon. Nah, kalau memang
kita punya fakta dan bisa buktikan ada kaitan dengan paslon, kita gunakan
kewenangan bawaslu propinsi untuk diskualifikasi tanpa proses pengadilan,”
jelas dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa paslon yang terbukti melakukan politik
uang tetap didiskualifikasi meskipun dinyatakan menang pada saat pemungutan
suara.

“Akan sangat sedih bagi paslon yang lakukan politik uang misalnya dia
menang besok tanggal 15 Februari, tetapi panwas bisa membuktikan, dia
melakukan politik uang maka kemenangannya bisa didiskualifikasi,” terangnya.

Sebelum Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa tidak mudah menjerat
politik uang. Menurut Nasrullah, dibutuhkan komitmen yang kuat dari
lembaga-lembaga yang ada di dalam Sentra Gakumdu dalam rangka penegakan
hukum.

“Tidak ada alasan lagi untuk tidak menegakan atau memidanakan pelaku
politik uang karena aturannya sudah kuat dalam UU Pilkada. Bahkan yang
dikena sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga,” tandas dia.

Selain UU Pilkada, kata Nasrullah, untuk menjerat pelaku politik bisa
menggunakan Pasal 55 KUPH dan Pasal 149 KUHP. Jika dari aspek waktu sudah
berlalu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, maka bisa dijuntokan pada
Pasal 149 KUHP.

“Kalau memang terbentur dengan aspek waktu atau kadaluarsa, pakai Pasal 149
KUHP, dijuncto saja ke situ. Di siti jelas, penerima dan pemberi (politik
uang) bisa dipidanankan, tanpa ada batasan waktu. Frasa TSM (Terstruktur,
Sistematis dan Masif) tidak berlaku dan bisa dihukum jika sudah ada putusan
dari pengadilan negeri,” jelas Nasrullah. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *