BIN Tegaskan Dalam Posisi Netral

Depoliticanews – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemungutan dan Perhitungan
Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang digelar oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Selasa (7/2), Badan Intelejen
Negara (BIN) menegaskan dalam posisi netral.

“BIN netral. Dalam artian, tidak berpihak atau tidak memenangkan siapa pun.
Terbukti, dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014, kami tidak berpolitik
praktis. Dalam pilkada 2015, juga tidak berpolitik praktis,” kata Deputi II
BIN, Mayjen Thamrin Marzuki.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa BIN dalam posisi netral terkait
penyelenggaraan pilkada serentak di 101 daerah. Bahkan, ia mengungkapkan
BIN turut membantu mensukseskan penyelenggaran pilkada serentak kedua ini.

Thamrin memaparkan, khusus untuk penyelenggaran pilkada 2017, BIN membentuk
Satgas Pilkada Serentak di 30 provinsi, untuk membantu dalam
menginventarisir masalah dan memberikan solusi.

“Satgas terdiri dari BIN daerah bekerjasama dengan penyelenggara pilkada.
Bekerja sampai bulan Juni 2017,” ujarnya.

Lebih lanjut, Thamrin mengungkapkan, berdasarkan kerja satgas ada dua
masalah terkait penyelenggaraan pilkada 2017. Pertama, rawan intimidasi
oleh kelompok bersenjata, khususnya di wilayah Aceh dan Papua.

“Aceh kerawanan di Aceh Jaya, Pidie, Bireun, Loksumawe dan Aceh Timur.
Untuk Papua, khususnya di daerah pegunungan, ada tujuh daerah. Bahkan, di
Papua jelas salah satu kelompok bersenjata mendukung salah satu pasangan
calon,” ungkap dia.

Hanya saja, Thamrin tidak secara rinci menyebut pasangan calon mana yang
didukung oleh kelompok bersenjata tersebut. Sebaliknya, mengungkapkan
kerawanan intimidasi oleh kelompok bersenjata, di antaranya di daerah
Jayapura, Lani Jaya, Kepulauan Yapen dan Puncak Jaya.

Kedua, lanjutnya, penyelenggaraan pilkada serentak 2017, rawan akan
penggelembungan suara dan intimidasi dari kepala suku karena masih
menggunakan noken. Terutama, terjadi di 6 daerah di Papua, di antaranya,
Tolikara dan Puncak Jaya.

Dalam pemaparannya, Thamrin juga mengungkapkan bahwa yang harus
diperhatikan adalah euforia berlebihan dari peserta pilkada serentak yang
menjadi pemicu terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada, 15
Februari mendatang.
“Tolong rekan-rekan peserta pilkada serentak tidak berlebihan. Lebih baik
sujud syukur (jika memenangkan perolehan suara),” ujarnya.

Terakhir, untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul, Thamrin
menyampaikan agar disediakan pengawas independen untuk daerah rawan, yaitu
di Aceh dan Papua. Kemudian, meminta penebalan aparat pengamanan di daerah
tersebut. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *