Bupati Fadeli : Harus Ada Solusi Terkait Pelarangan Alat Tangkap Ikan

Depoliticanews – Nelayan Lamongan selama ini kelimpungan pasca pelarangan penggunaan
beberapa jenis alat tangkap oleh pemerintah pusat. Padahal ada 60 persen
nelayan Lamongan yang menggunakan alat terlarang tersebut.

Pelarangan itu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan
Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia.

Kompensasi dari pelarangan itu, nelayan Lamongan menerima
bantuan 84 unit alat tangkap. Terkait kontroversi itu, Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI Viva Yoga Mauladi dan Siti Hediati Soeharto melakukan kunjungan
kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Brondong, Jum’at (31/3).

Dalam kunjungan itu mereka ditemani pejabat Kementerian
Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaya dan
Direktur Pelabuhan Perikanan Syafril Fauzi.

Bupati Fadeli dalam kesempatan yang sama menyebut akibat dari
implementasi Permen Kelautan dan Perikanan itu, hasil tangkapan dan
produksi unit pengolahan ikan nelayan Lamongan menurun.

Itu terutama karena menurut dia sebanyak 60 persen nelayan
Lamongan selama ini menggunakan alat tangkat yang dilarang. Seperti jenis
pukat hela/trawls dan pukat tarik/seins net, payang, dan dogol/centrang.

“Permasalahan ini perlu dicarikan solusi terbaik dengan duduk
bersama. Apapun keputusan itu, harus mengutamakan pada peningkatan
kesejahteraan nelayan, “ katanya memberi pesan.

Selama tahun 2016, produksi ikan Lamongan tercatat mencapai
sebesar 127.447, 7 ton. Itu dihasilkan dari perikanan tangkap sebanyak
76.139,20 ton, dan perikanan budidaya sebanyak 51.302,60 ton.

Sementara dengan jumlah nelayan mencapai 19.030 orang, armada
tangkap yang ada sebanyak 3.344 unit, alat tangkap ada 3.825 unit, dan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 5 unit.

Di Lamongan, luas lahan budidaya ikan tercatat seluas 20.448
hektare dengan jumlah warga yang bekerja sebagai pembudidaya ikan tercatat
sebanyak 27.554 orang.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan Agus
Mulyono yang hadir dalam acara itu meminta ada revisi atas Permen Kelautan
dan Perikanan tersebut. Dia berharap revisi itu bisa membuat nelayan
kembali leluasa memanfaatkan hasil laut.

Usulan itu oleh Dirjen Perikanan Tangkap dikatakan akan
ditindaklanjuti. Dengan melakukan evaluasi sehingga ada kesamaan persepsi
dengan keinginan nelayan.

Sedangkan Viva Yoga Mauladi menyampaikan dukungan serupa. Dia
menyebut aspirasi itu akan dibawa saat sesi dengar pendapat dengan
Kementerian Kelutan dan Perikanan, sehingga ada kesamaan persepsi antara
nelayan, DPR dan pemerintah.(sta)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *