Bupati Majalengka Nilai Anggaran yang Ditanggungnya Tak Masuk Akal

Depoliticanews – Pemkab Majalengka menolak penandatanganan MoU Pendanaan
Pilkada Serentak 2018. Bupati Majalengka menilai anggaran yang harus
ditanggungnya tidak masuk akal meski sebagai pendanaan Pilkada telah
ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Masuk akal nggak kalau misalnya penyelenggaraan bersama ini angarannya
lebih besar? Harusnya dengan sharing ini biayanya lebih kecil,” ujar Bupati
Majalengka, Sutrisno, pasca acara penandatangan MoU Pendanaan Pilkada
Serentak 2018, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/1).

Dari hasil hitung-hitungan, dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati-Wakil
Majalengka ditambah Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur 2018 mendatang
sekitar Rp 51,5Miliar. Namun beban dana itu ditanggung oleh Pemerintah
Provinsi Jabar sebesar Rp 19,4 Miliar, sisanya ditanggung oleh Pemkab
Majalengka sebesar Rp 32 Miliar.

Namun soal pendanaan ini Sutrisno mengacu ke biaya penyelenggaraan Pilkada
tahun 2013 lalu, yang hanya sekitar Rp 18 Miliar. Sutrisno mengaku dirinya
masih mempertimbangkan pengajuan anggaran dari KPU dan Bawaslu tersebut.

“Saya akan kaji kembali dan mengajukan ke KPU pusat, benar atau tidak ini.
Jadi saya tidak mau tandatangan dulu sebelum jelas,” tegasnya.

Terkait itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memandang, harusnya masalah
besaran dana Pilkada itu sudah selesai disepekati sebelum MoU dilakukan.
Diapun menegaskan, penolakan Majalengka tidak akan mempengaruhi kesepakatan
yang telah dijalin antara Pemprov Jabar dengan 15 kabupaten/kota lainnya.

“Tidak mungkin kan MoU-nya dibatalkan, harusnya sebelum dibawa ke sini
sudah beres,” tegas Aher.

Sedangkan menurut Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Eliazar Barus
menjelaskan, biaya operasional yang dibutuhkan pengawas pemilu jelas
meningkat karena terjadi penambahan masa tugas dan penambahan perangkat
pengawas. Soal penolakan MoU, menurutnya bisa menyusul ketika Pemkab
Majalengka sudah bersepakat.

Dia menjelaskan, pengajuan anggaran meningkat karena masa tugas pengawas
tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya hanya sembilan bulan, kini harus 12
bulan penuh. Pengawas tingkat kecamatan yang sebelumnya dibentuk enam
bulan, kini harus sembilan bulan sebelum penyelenggaraan pilkada.

Terjadi pula penambahan masa kerja perangkat pengawas serta penambahan
jumlah PPL (Pengawas pemilu Lapangan) di tiap desa/kelurahan.

“Sekarang ada penambahan petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tiap
TPS, kalau dulu pengawas hanya sampai desa kelurahan saja,” katanya.

Selain itu, lanjut Barus, besaran honoraroium petugas pengawas juga
meningkat meski menurutnya tidak begitu besar.

“Sudah diplot bahwa semua honor dari tingkat kabupaten sampai pengawas PPS
itu dari APBD provinsi, sedangkan untuk belanja barang dan jasa atau
operasional itu ditanggung oleh kabupaten kota. Jadi tidak tumpang tindih,
yang satu honor yang satu operasional,” papar dia. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *