Dossy: KPK Bagian dari Pemerintah, Hak Angket Boleh Diajukan

Depoliticanews – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dossy
Iskandar Prasetyo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga
yang termasuk ke dalam bagian pemerintah. Sebab, KPK didirikan hanya untuk
mengganti posisi kejakasaan dan kepolisian untuk melakukan penyidikan dan
penuntutan terhadap kasus korupsi.

Dossy menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 membagi dua macam kekuasaan,
yakni kekuasaan pemerintahan negara dan kekuasaan kehakiman. Lembaga
antirasuah, KPK, tentu tidak menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.
Sebab, kekuasaan tersebut hanya meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan
di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

“KPK di mana? KPK menggantikan posisi jaksa dan polisi sebagai penyidik dan
penuntut umum yang dianggap fungsinya tidak maksimal untuk melawan
*extraordinary
crime*. Lalu lahir KPK. Berarti, KPK jadi bagian kekuasaan penyelenggara
negara. Karena bagian dari itu, ya bisa (dijadikan objek hak angket DPR),”
kata dia saat dihubungi, Senin (1/5).

Dossy juga menyadari DPR memang tidak bisa menyentuh ranah proses
penyidikan hukum yang tengah dilakukan KPK dalam mengusut kasus korupsi KTP
elektronik. Karena itu, DPR melalui hak angket itu meminta KPK membuka
hanya rekaman pemeriksaan yang penyebutan bahwa anggota komisi III DPR
menekan Miryam.

“Yang kita minta, khusus kata-kata Miryam yang mengatakan ditekan (anggota
komisi III DPR). Itu saja, yang lain *enggak* usah. Kan KPK independen. DPR
*enggak* berhak buka itu. Kita tahu ranah kita di mana, kita *enggak* boleh
campuri. Jadi *enggak* ada intervensi,” kata dia.

Menurut Dossy, kalau memang sesuai dengan standar prosedurnya, KPK cukup
menjawabnya di dalam proses angket tersebut. Kalau dugaan DPR tidak
terbukti, artinya KPK sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur. “Kan
katanya itu bagian dari proses penyidikan, berarti ada BAP-kan. Kalau
*enggak* ada di BAP, jawab saja tidak ada di BAP. Misal adanya di rekaman
lain, jawab saja seperti itu,” kata dia.

Dossy juga mengatakan, DPR ingin agar jangan sampai ada proses peradilan
yang sesat. Dalam kondisi ini, DPR khususnya komisi III ingin mengingatkan
KPK agar tetap bekerja sesuai standar prosedur semestinya. DPR melalui
angket itu juga ingin agar dugaan-dugaan fitnah terhadap DPR itu tidak ikut
menjadi bagian dari penyidikan sehingga memengaruhi putusan hakim.

“Itu yang nanti kita dalami. Ini bisa menjadi preseden buruk kalau tidak
bisa membuktikan di peradilan, kemudian nanti dicarikan jalan-jalan apa
saja yang penting orang dibawa ke sana harus salah, *kan gak* begitu,” kata
dia. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *