DPR Akan Surati Presiden Untuk Bahas RUU Pemilu

Depoliticanews – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan institusinya akan
menyurati Presiden Joko Widodo untuk melakukan rapat konsultasi terkait
lima isu krusial yang belum disepakati dalam pembahasan Rancangan
Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Konsultasi itu perlu dilakukan
khususnya mengenai ambang batas partai mengajukan calon presiden
(presidential threshold).

“DPR dalam beberapa rapat terdahulu sudah memberikan amanat kepada pimpinan
untuk rapat konsultasi. Maka kami akan segera surati Presiden supaya rapat
konsultasi,” kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (3/7).

Fadli menjelaskan surat tersebut selambat-lambatnya akan dikirim dalam
bulan ini karena RUU Pemilu harus selesai sebelum 20 Juli 2017. Menurut
dia, beberapa poin yang belum disepakati harus segera dicari titik temu,
terutama terkait sikap pemerintah yang tetap menginginkan ambang batas
parpol mengajukan calon presiden sebesar 20 persen.

“Kami tidak habis pikir logika pemerintah ini. Orang sudah jelas-jelas
serentak tapi masih memaksakan presidential threshold harus ada sehingga
menurut saya logikanya tidak masuk akal,” ujar dia.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi juga
sudah jelas menegaskan dalam pilkada serentak tidak diperlukan lagi adanya
ambang batas presiden. Putusan itu harus dipatuhi.

Namun, dia yakin bahwa melalui lobi-lobi antar parpol, akan ada satu
kesepakatan yang diambil. Apabila musyawarah tidak disepakati maka
dilakukan melalui voting.

“Termasuk kalau dipaksakan ada presidential threshold bisa di-judicial
review dan saya kira masyarakat bisa menilai bahwa UU ini menjadi lebih
alot pada soal presidential threshold karena ada kepentingan politik dari
pemerintah,” ujar Fadli.

Presidential threshold termasuk dalam lima isu krusial dalam RUU Pemilu.
Kelima isu krusial itu adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai
mengajukan calon presiden, kuota suara per-daerah pemilihan, sistem pemilu,
dan metode konversi suara.

Fadli menambahkan rapat konsultasi itu tidak sebatas membahas RUU Pemilu,
namun juga membicarakan beberapa persoalan dan produk hukum lain yang belum
rampung seperti revisi UU no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
tentang Informasi Pajak. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *