DPR Berharap Pilkada 2018 Sudah Gunakan e-Voting

Depoliticanews – Pansus RUU Penyelenggara Pemilu berharap beberapa daerah
termasuk Jawa Timur bisa menggunakan sistem elektronik atau e-voting saat
pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2018 mendatang.

“Secara keseluruhan pada pemilu 2024 semuanya sudah bisa menggunakan
e-voting, namun untuk tahap awal kami berharap pada pilkada mendatang
(2018) ada daerah, mungkin Jawa Timur yang sudah siap,” kata Ahmad Riza
Patria, Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga ketua rombongan Pansus RUU
Penyelenggara Pemilu ketika menggelar sosialisasi RUU ini di Gedung Negara
Grahadi, Kamis (2/2).

Menurut dia, demokrasi di Indonesia adalah yang terbesar karena melibatkan
banyak orang, sehingga jika digelar dengan menggunakan e-voting maka
Indonesia tidak hanya bisa menunjukkan kepada dunia tentang demokrasi yang
besar, namun juga demokrasi yang lebih modern.

Komisi II, kata dia, saat ini juga telah mendorong pemerintah dan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) agar pada pilkada 2018 mendatang ada daerah yang bisa
dilakukan ujicoba pelaksanaan e-voting ini.

“Teknologinya sudah ada, kami juga sudah mengundang instansi terkait dan
sanggup melakukan e-voting. Saat ini tinggal regulasinya yang belum selesai
serta kesiapan masyarakat termasuk pendanaan dari pemerintah yang belum,”
kata dia.

Untuk regulasi, parlemen menjamin RUU penyelenggara pemilu segera
dirampungkan sehingga bisa mendorong pemberlakukan e-voting ini.

Dalam kesempatan ini, Ahmad Riza Patria juga mendorong pemerintah bisa
merampungkan e-KTP sehingga pada 2019 mendatang, data sudah masuk 100
persen sehingga bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, dalam kesempatan menerima kunjungan anggota parlemen ini,
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga berharap saat pilkada serentak 2018
mendatang ada daerah yang sudah siap melaksanakan e-voting ini.

“E-voting ini mau tidak mau, Indonesia nanti akan mengarah ke sana, dan
harus segera disiapkan secara bertahap, mulai dari teknologinya serta
kesiapan masyarakatnya,” kata Gus Ipul.

Pada 2018 mendatang, pelaksanaan e-voting mungkin bisa dimulai dari kota
besar terlebih dulu sehingga secara bertahap pelaksanaan e-voting nantinya
bisa digelar menyeluruh di seluruh Indonesia.

Gus Ipul juga mengatakan, dalam pertemuan dengan anggota pansus RUU
penyelenggaraan pemilu di Grahadi kali ini, DPR lebih banyak minta masukan
dari para tokoh dan penyelenggara pemilu di daerah.

Masukan diantaranya mengenai penerapan parliamentary threshold serta
presidential threshold. Juga dibahas juga mengenai pembagian daerah
pemilihan serta sistem penentuan calon anggota legislatif.

Sementara itu, dalam acara sosialisasi kali ini, selain dihadiri perwakilan
beberapa anggota DPR juga hadiri perwakilan anggota KPUD dari berbagai kota
di Jawa Timur, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, akademisi, serta perwakilan
partai politik di Jawa Timur. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *