DPR Minta Seleksi Calon Anggota KPU Ditunda

Depoliticanews – Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang
Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menyarankan, Pemerintah menunda
mengirimkan hasil pansel KPU RI dan Bawaslu RI hingga RUU Penyelenggaraan
Pemilu rampung dibahas. Berdasarkan laporan, sebanyak 14 calon anggota
Komisioner KPU dan 10 orang calon Komisioner Bawaslu. Nantinya, DPR akan
menyeleksi 7 orang komisioner KPU dan 5 orang komisioner Bawaslu.

“Sebaiknya ditunda dulu, sambil menunggu selesainya UU penyelenggaraan
Pemilu yang baru,” kata Lukman melalui pesan tertulisnya, Kamis (2/2).

Penundaan ini harus dilakukan agar pasal yang mengatur penyelenggara pemilu
seperti KPU, Bawaslu dan DKPP sesuai dengan norma UU lama. menurutnya, ada
beberapa catatan tentang penyelenggara pemilu yang diusulkan pemerintah
dalam draf RUU, Daftar Inventarisir Masalah fraksi-fraksi, maupun usulan
dari masyarakat yang berbeda dengan UU lama.

“Saya mengkhawatirkan UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru nanti pasal yang
mengatur soal penyelenggara Pemilu (tentang KPU, Bawaslu dan DKPP) akan
berbeda dengan norma UU lama,” terangnya.

Adapun poin-poin yang diusulkan pemerintah soal penyelenggara pemilu yang
berbeda dengan norma UU lama, di antaranya soal batas usia penyelenggara
pemilu. Pemerintah mengusulkan menaikkan syarat minimal usia komisioner 5
tahun. Kedua, calon penyelenggara pemilu diharuskan mundur dari partai
politik saat akan mendaftar.

“Dalam draft RUU dari pemerintah mengusulkan calon komisioner menyatakan
mundur dari partai politik pada saat pendaftaran, sementara UU lama
menyatakan tidak boleh ada catatan sebagai pengurus partai politik 5 tahun
terakhir,” terangnya.

Catatan lainnya, kata Lukman, terkait Jumlah komisioner KPU RI maupun
Bawaslu RI. Pemerintah mengusulkan agar jumlah komisioner Bawaslu RI
menjadi 7 orang dari sebelumnya hanya 5 orang. Penambahan ini disesuaikan
dengan beban tugas komisioner Bawaslu yang berat. Kemudian, soal
rekruitmen, struktur dan kewenangan DKPP. Muncul usulan dari masyarakat dan
LSM Pemerhati Pemilu untuk merubah kewenangan DKPP, termasuk pola
rekruitmennya. Bahkan ada juga yang mengusulkan diganti namanya.

“Ada usulan untuk menambah jumlah komisioner Bawaslu menjadi 7 orang,
mengingat beban tugas dan tambahan kewenangan Bawaslu di dalam draf RUU,
sehingga dianggap komposisi 5 orang tidak cukup,” jelas Lukman.

Lukman menuturkan, Pemerintah juga mengusulkan soal transformasi
kelembagaan Bawaslu RI. Pemerintah mengusulkan Bawaslu memiliki peran
sebagai lembaga peradilan pemilu. Sementara, fungsi pengawasan diserahkan
kepada masyarakat. Format kerja ini pernah diterapkan saat Pemilu 1999.

“Diusulkan kelembagaan ditransformasi sedemikian rupa yaitu lebih sebagai
lembaga peradilan pemilu, sementara tugas pengawasan seperti sebelumnya
dilakukan langsung oleh masyarakat seperti pemilu 1999,” ujarnya.

Syarat-syarat khusus keanggotaan KPU RI maupun Bawaslu RI, lanjutnya, juga
diusulkan pemerintah. Pemerintah menampung aspirasi masyarakat terkait
rencana mengubah persyaratan kompetensi komisioner KPU maupun Bawaslu,
seperti penerapan pemilihan elektronik mengharuskan ada komisioner yang
ahli teknologi IT, audit komprehensif terhadap dana kampanye mengharuskan
ada komisioner yang punya keahlian auditor.

Termasuk, soal kewajiban adanya keterwakilan 30 persen perempuan di
Komisioner Penyelenggara pemilu juga akan menjadi persoalan dalam hasil
pansel sekarang.

“Artinya kalau pemerintah mengusulkan 14 nama, maka 5 di antaranya harus
perempuan, sementara untuk calon KPU RI dari 10 nama 3 di antaranya harus
perempuan,” tandasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, poin ketujuh yang
diusulkan pemerintah soal kompoisi panel. Salah satunya, representasi 30
persen perempuan dalam keanggotaan pansel penyelenggara Pemilu.

“Koalisi Perempuan juga mengusulkan mulai dari pembentukan pansel
keanggotaannya harus menggambarkan 30 persen perempuan. Juga soal
keterwakilan unsur mana saja pansel harus diperjelas dalam UU
Penyelenggaraan Pemilu sehingga tidak multi tafsir sehingga menimbulkan
persoalan dan protes dari masyarakat,” pungkasnya. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *