Fadli Zon: PP 72/2016 Permudah BUMN Dijual ke Swasta

Depoliticanews – Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44/2005 tentang Tata
Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72/2016 yang dirilis persis pada
penghujung tahun 2016 kemarin, mendapat tanggapan dari DPR.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, payung hukum yang baru ini
dinilai berbahaya. PP Nomor 72 Tahun 2016 ini dinilai mempermudah aset BUMN
dijual kepada pihak swasta.

Pasalnya, dalam PP 72 Tahun 2016 terdapat pasal tambahan pasal yaitu pasal
2A yang secara garis besar berisi detil tata cara peralihan aset-aset BUMN
ke BUMN lain atau swasta bila terjadi penggabungan beberapa BUMN ke dalam
satu holding BUMN.

“PP No. 72/2016, yang melonggarkan tata cara penyertaan modal negara dan
pengalihan kekayaan negara pada BUMN dengan tanpa harus melalui persetujuan
DPR, jelas bermasalah,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (15/1).

Menurutnya, aturan itu bahkan bisa mengarah kepada pelanggaran konstitusi
yang serius. Sebab, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan
kekayaan negara merupakan obyek APBN, yang pembahasannya, sesuai dengan UUD
1945 Pasal 23, harus dibahas dan disetujui oleh DPR.

“Sebagai obyek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan
status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara dalam BUMN haruslah
sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan DPR. Itu juga merupakan ketentuan
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Dalam catatan saya, PP No. 72/2016 merupakan upaya
lanjutan untuk menggunting pengawasan DPR terhadap BUMN,” tandasnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu penjelasan dari pemerintah mengenai hal ini.
Supaya tidak ada yang ditutup-tutupi, semua harus diteliti dan didalami,
agar jelas duduk perkaranya.

“Jangan sampai kekayaan negara kita, baik yang berupa kekayaan alam, maupun
BUMN, sedikit demi sedikit kemudian tidak lagi berada dalam penguasaan dan
kontrol negara karena aksi yang gegabah dari Kementerian BUMN. Sudah cukup
kasus lepasnya Indosat dulu, jangan lagi kebodohan serupa kini diulangi
lagi,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *