Fahri dan Hidayat Kritisi Pemerintah Soal HTI

Depoliticanews – Dua politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri
Hamzah dan Hidayat Nurwahid kerap kali berbeda sikap. Contoh, Fahri
mendorong hak angket KPK, sementara Hidayat justru menolak dan bahkan
menyerang Fahri atas sikapnya itu.

Namun dalam hal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mereka berdua
justru kompak dan sama-sama membela HTI. Keduanya meminta Pemerintah tak
buru-buru membubarkan HTI bila tanpa proses hukum yang jelas.

Fahri, yang merupakan Wakil Ketua DPR, menilai bahwa Pemerintah bisa saja
menggugat secara hukum keabsahan HTI sebagai organisasi.

“Tapi tak boleh dilakukan (pembubaran) tanpa proses pengadilan,” kata Fahri
Hamzah, Senin (8/5).

Kata dia, HTI bisa saja menggugat balik Pemerintah bila dirasakan
pembubaran mereka tidak dilakukan melalui proses hukum.

Bagi Fahri secara pribadi, sebenarnya tak ada yang perlu ditakutkan dengan
HTI. Walau ormas itu disebut bercita-cita mendirikan negara khilafah, namun
semuanya “hanya sebatas khayalan”.

“HTI itu hanya mengkhayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang
mengkhawatirkan, sama dengan orang yang punya pikiran bahwa suatu hari ada
pandangan yang mengatakan Indonesia mau menjadi negara komunis,” kata Fahri.

“Menurut saya sih, itu mengkhayal, itu sebenarnya perbedaan berpikir saja.”
Bagi Fahri, sebaiknya pemerintah membawa Indonesia menjadi bangsa muslim
yang besar dan harus punya jalan mengatasi problem-problem berpikir orang
Islam.

Sementara Hidayat menegaskan bahwa negara tidak diberi kewenangan untuk
langsung mencabut izin sebuah organisasi.

“Jadi harus melakui mekanisme peradilan. Silakan melalui peradilan,
diadukan ke pengadilan. Karena kita adalah negara hukum, ya ditegakkan,”
kata Hidayat.

Menurut Hidayat, sebuah ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila
tak boleh dibubarkan secara serta merta. Sebab segala sesuatunya harus
dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

“Siapapun yang dituduh sebagai ormas yang anti-Pancasila, ada pengadilan
yang akan uji, apakah sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ya apa
boleh buat,” kata Hidayat.

Lebih jauh, Hidayat menyarankan Pemerintah berdialog dengan HTI soal
apa-apa saja yang dikhawatirkan dari lembaga itu.

“Lakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, tidak sekadar menuduh. Undang,
panggil, dialog, apa saja masalahnya,” kata Hidayat. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *