Fakta Persidangan Buktikan Amien Rais Tak Terlibat Korupsi Alkes

Depoliticanews – Berdasarkan fakta persidangan yang ada, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak punya dasar hukum yang kuat untuk
mengkaitkan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2005 di
Kemenkes dengan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amien
Rais.

Penyebutan Nama Amien Rais Sebatas Uraian Fakta Persidangan. Hal itu
ditegaskan oleh praktisi hukum Humphrey Djemat saat dihubungi, Rabu (7/6).

“Apakah Amien Rais terkait kasus Alkes tersebut? Jawabannya, sangat jelas,
tidak,” tegasnya.

Humphrey kemudian menguraikan fakta persidangan yang dijalani oleh
terpidana kasus tersebut, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Dalam tuntutannya di persidangan tanggal 31 Mei 2017, penuntut umum mencoba
menggambarkan bahwa ada keterkaitan antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan
petinggi PAN dalam kasus ini. Dalam hal ini, aliran dana dari hasil korupsi
pengadaan alkes ke Soetrisno Bachir dan Amien Rais.

“Dalil keterlibatan PAN ini adalah suatu dalil yang mengada-ada. Nama PAN
hanya muncul dalam keterangan satu saksi saja, yaitu Mulya A Hasjmy selaku
Kepala PPMK,” tegasnya.

Di muka persidangan Mulya mengaku didatangi oleh 4 orang, yaitu Nuki
Syahrun, Ary Gunawan, Asrul Sani, dan satu orang yang dia lupa namanya.
Keempat orang ini kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa mereka ingin
melaksanakan proyek pengadaan ini, dan meminta agar proyek itu dilaksanakan
oleh Indofarma karena akan ditangani mereka berempat.

“Dimana sebelum berbicara dengan saksi, mereka telah menemui terdakwa dan
Nuki mengatakan sebagai keluarga dari petinggi Partai Amanat Nasional
(Soetrisno Bachir),” jelasnya.

Mulya kemudian melaporkan pertemuan itu ke Siti Fadilah. Siti Fadilah
kemudian mengatakan bahwa Nuki adalah adik petinggi PAN. Untuk itu,
permintaan Nuki harus dilaksanakan.

“Jadi dasar Penuntut Umum menyatakan bahwa ada keterkaitan PAN dalam kasus
ini hanya didasarkan pada keterangan satu saksi saja, yaitu Mulya. Adapun
keterangan saksi itu ternyata bertentangan dengan keterangan saksi-saksi
lain dan keterangan terdakwa di muka persidangan. Untuk itu dalil atau
pernyataan Penuntut Umum ini adalah tidak benar harus dikesampingkan demi
hukum,” tegasnya.

Penuntut Umum kemudian mencoba mengkaitkan keterangan Mulya dengan
keterangan saksi lain, Syafii Ahmad. Syafii menyatakan bahwa Mulya pernah
menghadap dirinya dan menyampaikan bahwa Mulya telah diperintahkan Siti
Fadilah untuk menunjuk Indofarma sebagai pelaksana pengadaan.

“Hal tersebut sangat juga tidak berdasar, karena keterangan tersebut
dikenal dalam dunia hukum sebagai testimonium de auditu dan tidak dapat
dikategorikan sebagai keterangan saksi,” tegas Humphrey.

Demikian juga dalil Penuntut Umum dalam tuntutannya yang menyebut bahwa ada
aliran dana dari pengadaan alkes ini masuk ke rekenening Soetrisno Bachir
dan Amien Rais merupakan dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan
demi hukum.

“Dimana dimuka persidangan telah terbukti dalam pelaksanaan Pengadaan Alkes
ini, Departemen Kesehatan telah membayarkan kepada PT Indofarma, Tbk,
kemudian dana tersebut juga mengalir ke PT Mitra Medidua dan PT Bhineka
Usada Raya,” tukasnya.

Dijelaskan Humphrey bahwa sesuai perhitungan nilai kerugian negara yang
dilakukan oleh BPK, total kerugian negara sebesar Rp 6.148.638.000
merupakan pengurangan dari jumlah yang dibayarkan Departemen Kesehatan
sebesar Rp 15.548.280.000 dikurangi harga riil Peralatan Kesehatan atau
Harga Jual PT BUR kepada PT MM sebesar Rp. 7.774.140.000. Dalam perhitungan
tersebut tidak disebutkan dana yang diterima oleh PT Mitra Medidua kemudian
dialirkan Soetrisno Bachir dan Amien Rais. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *