Febri: KPK Bukan Jadi Objek dari Hak Angket DPR

Depoliticanews – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri
Diansyah menyatakan KPK bukan menjadi objek dari hak angket DPR. Hal ini
jelas termaktub pada pasal 79 ayat (3) beserta penjelasannya.

“Kalau pasal 79 UU 17/2014, hak angket memang merupakan salah satu hak dari
DPR. Namun ditegaskan di ayat (3), bahwa hak penyelidikan tersebut
dilakukan terhadap pelaksanaan UU dan/atau kebijakan pemerintah,” kata dia,
Senin (1/5).

Febri melanjutkan, pada bagian penjelasan pasal 79 ayat (3) tersebut,
disebutkan bahwa pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan pemerintah,
yaitu dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan oleh presiden, wakil
presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian.

“Dari uraian itu tentu KPK tidak termasuk,” ujar dia. Apalagi saat ini yang
dilakukan KPK adalah proses hukum, yaitu persidangan dan penyidikan kasus
korupsi KTP-El.

Penyidikan tersebut yakni untuk tersangka Andi Narogong sebagai pengusaha
rekanan Kemendagri. Selain Andi, tersangka lainnya dalam kasus proyek
KTP-El adalah mantan anggota komisi II DPR RI Miryam S. Haryani.

Miryam menjadi tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam sidang
KTP-El beberapa waktu lalu. Kini dia adalah anggota komisi V DPR dari
Fraksi Partai Hanura.

“Saat ini KPK juga tengah dalam penyidikan indikasi keterangan tidak benar
dalam sidang KTP-El. Bahkan subjek yang sedang ditangani KPK adalah MSH
yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata dia. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *