Freeport Siap Akhiri Status IUPK

Depoliticanews – PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya mengakhiri
status Kontrak Karya dan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Operasi Produksi.

Perubahan status tersebut, membuat perusahaan tambang asal Amerika Serikat
itu dapat izin untuk mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat
tembaga.

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan, perubahan status
itu disertai dengan perjanjian stabilitas investasi bagi jaminan kepastian
hukum dan fiskal.

“Freeport Indonesia telah menyampaikan kepada pemerintah kesediaannya untuk
konversi menjadi IUPK,” kata Riza di Jakarta, Senin (16/1).

Riza menuturkan, pihaknya juga menyampaikan kepada pemerintah terkait
komitmen melanjutkan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di
dalam negeri. Progres pembangunan smelter di Gresik, terkendala dengan
kepastian operasi pasca berakhirnya Kontrak Karya di 2021.

“Akan segera melanjutkan pembangunan smelter segera setelah hak
operasionalnya diperpanjang,” ujarnya.

Dikatakannya Freeport berkomitmen bekerjasama dengan pemerintah guna
memastikan operasional kegiatan pertambangan dapat berjalan tanpa gangguan.
“Kami berharap pemerintah segera memperpanjang izin ekspor,” ujarnya.

Pemerintah melarang pemegang Kontrak Karya untuk ekspor konsentrat
terhitung sejak 12 Januari 2017. Hanya pemegang IUPK saja yang masih
diizinkan untuk ekspor konsentrat. Pemegang Kontrak Karya masih dapat izin
ekspor konsentrat bila mengajukan perubahan status menjadi IUPK.

Ketentuan larangan ekspor ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor
5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan
Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Selain itu Pemerintah telah merevisi ketentuan pengajuan perpanjangan
operasi tambang. Kini permohonan dapat diajukan paling cepat 5 tahun dan
paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya masa izin operasi.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *