Golkar Anggap Presidential Thresold Masih Tetap Dibutuhkan

Depoliticanews – Partai Golkar menganggap ambang batas pencalonan presiden
atau presidential threshold masih tetap dibutuhkan. Karena itu, Golkar
menolak usulan beberapa partai agar presidential threshold (PT) dihapus
atau nol persen (0%). Dengan begitu, maka Golkar mendukung usulan
pemerintah yang memberikan jumlah parliamentary threshold suara nasional 25
% dan presidential threshold, dukungan suara 20 %.

“Kalau presidential threshold bagi Partai Golkar, ambang batas atau syarat
mencalonkan presiden dan wakil presiden, kita setuju dengan usulan
pemerintah, dengan yang lama. Jumlahnya 25 persen suara nasional dan 20
persen dukungan suara,” ujar Rambe Kamarulzaman anggota Pansus RUU Pemilu
dari Fraksi Partai Golkar dalam konferensi pers sebelum seminar soal pemilu
yang diadakan fraksi partai Golkar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu
(18/1).

Menurut Rambe, di dalam UUD 45 telah jelas disebutkan ada kalimat calon
presiden diusung dari partai politik atau gabungan parpol. Dengan demikian,
UU Pemilu yang sedang disusun tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut.

“Pasal 6A UUD menyatakan ada kata-kata gabungan. Jadi partai politik yang
mencalonkan itu, parpol atau gabungan parpol. Di sini ada kata kata
gabungan, ada ukuran kuantitatif dan dicalonkan sebelum pemilu dilakukan,”
kata dia.

Karena itu kata Rambe, Golkar menekankan aturan ambang batas pencalonan
presiden harus tetap ada karena sesuai UUD.

“Jika mau dihilangkan, Golkar menyarankan pihak-pihak untuk mengubah UUD.
Bahwa presidential threshold itu harus tetap ada, karena sesuai UUD. Kalau
tidak, ya ubah saja UUD nya. Golkar boleh beda pendapat dengan fraksi lain,
tapi kepentingan bangsa dan negara harus dikedepankan dari kepentingan
partai,” kata Rambe.

Sebelumnya pemerintah berpendapat akan memberikan tanggapan jika sudah ada
keputusan dari DPR soal RUU Pemilu.

“Proses politik dalam menyusun regulasi untuk RUU Pemilu kan masih dalam
proses berlangsung di DPR. Ya, kita tunggu hasilnya yang ada di DPR. Nanti
akan saya sampaikan pada saatnya,” kata Jokowi Presiden saat di Mabes TNI,
Jakarta, Senin (16/1).

Jokowi mengatakan, yang terpenting saat ini adalah masyarakat bisa menerima
keputusan yang akan ditetapkan oleh DPR. Jokowi memprediksi proses
pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai dalam 4 bulan.

“Yang penting masyarakat semua bisa menerima dan tidak jadi kontroversi.
Kan masih dalam proses. Saya kira empat bulan ke depan akan selesai,” kata
Presiden.

Sementara Jusuf Kalla Wapres juga mengatakan wacana penghapusan
presidential threhshold itu harus tetap ada.

“Soal Pemilu, seperti Anda katakan tadi, pemerintah tetap pada posisi
seperti sekarang,” kata Wapres. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *