GP Ansor Soroti Perundingan Pemrintah dengan Freeport

Depoliticanews – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyoroti perundingan antara
Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan Kontrak
Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pihaknya mengingatkan agar tidak ada pihak atau lembaga negara yang
memanfaatkan dan mengambil kesempatan untuk keuntungan tertentu. GP Ansor
juga meminta semua pihak untuk menjalankan konstitusi dan memenangkannya,
khususnya terkait perubahan KK menjadi IUPK tersebut.

“Sejak awal kami telah berkomitmen untuk mengawal proses perundingan antara
pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, dengan PT Freeport. Jadi jangan
sampai ada yang mencari kesempatan untuk keuntungan tertentu,” kata Ketua
Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, pada keterangannya Selasa
(25/4).

Yaqut berharap semua pihak, baik pemerintah maupun DPR, harus bersama-sama
memenangkan perundingan itu. Untuk itu pihaknya akan menyurati pimpinan
DPR, Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi VII, untuk meminta dukungan, sekaligus
mengawal dan mengamankan proses perundingan dengan PT Freeport.

Yaqut menjelaskan, hal itu juga berlaku terhadap perundingan dengan
perusahaan pertambangan lainnya. Sebab proses perubahan KK menjadi IUPK
dengan kewajiban membangun smelter dan divestasi saham merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur ketentuan pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan.

“Mari berjuang bersama amanat konstitusi sesuai fungsi dan peran
masing-masing. Dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 sudah sangat jelas, tidak hanya
soal IUPK saja tetapi ada kewajiban divestasi sebesar 51 persen dan
pembangunan smelter dalam negeri. Jadi jangan mengganggu proses yang sedang
berjalan,” ungkap Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Bagaimanapun, lanjut Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan upaya
untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam
Pasal 33 UUD 1945.

“Kemenangan konstitusi merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Upaya ini
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Papua
dalam kasus Freeport,” tegasnya.

GP Ansor kembali menegaskan bahwa pihaknya akan siaga dan terus mengawal
jalannya konstitusi. GP Ansor siap menjadi garda terdepan jika ada yang
melanggar konstitusi maupun mengambil kesempatan untuk keuntungan kelompok
tertentu.
“Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Kami akan mendukung dan mengawal amanat
konstitusi,” jelasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *