Gubernur Bengkulu Dijanjikan Rp 4,7 M dari 2 Proyek Jalan

Depoliticanews – Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Maddari
telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus
dugaan suap terkait dua proyek jalan di Bengkulu. Ridwan dan Lily diduga
menerima suap dari Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS)‎, Jhony Wijaya
melalui perantara seorang pengusaha bernama Rico Dian Sari.

Keempat orang tersebut ditangkap tim Satgas KPK dalam operasi tangkap
tangan (OTT) di Bengkulu, Selasa (19/6). Selain menangkap para tersangka,
tim Satgas KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 1 miliar. Diduga, uang
ini merupakan bagian dari commitment fee yang dijanjikan Jhony kepada
Ridwan dan Lily.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan, Ridwan dan Lily
dijanjikan akan diberikan Rp 4,7 miliar. Janji bakal terealisasi jika PT
SMS milik Jhony menggarap dua proyek jalan di Bengkulu.

“Diduga, dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, dijanjikan akan dapat fee
Rp 4,7 miliar setelah dipotong pajak, dari dua proyek di Kabupaten Rejang
Lebong, Bengkulu,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta,
Rabu (21/6).

Nilai tersebut merupakan 10 persen dari nilai total dua proyek yang digarap
Jhony setelah dipotong pajak. Dikatakan Alex, dua proyek yang diduga
menjadi bancakan Ridwan dan istrinya itu yakni, proyek pembangunan atau
peningkatan jalan Muara Aman, Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek
Rp37 miliar serta proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curuk Air
Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai total proyek Rp16 miliar. Dua
proyek tersebut apabila ditotal senilai Rp53 miliar.

“Komitmennya 10% per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu
melalui istrinya,” kata Alex.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Ridwan, Lily dan Rico
disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor
31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentan Tipikor jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Jhony dijerat dengan Pasal 5 ayat
(1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31/1999
sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentan Tipikor jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *