Gubernur Sultra Ditahan KPK, Wakilnya Dipanggil Mendagri

Depoliticanews – Wakil Gubernur (wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) M Saleh
Lasata diminta untuk ke Jakarta, Kamis (6/7). Hal itu menyusul ditahannya
Gubernur Sultra Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bisa besok sore Wagub Sultra kita panggil ke Jakarta,” kata Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Rabu (5/7).

Dijelaskan bahwa pemanggilan itu dalam rangka penyerahan surat keputusan
(SK) pelaksana tugas (plt) kepada Saleh. “Agar tidak terjadi kekosongan
kepemimpinan, karena gubernur berhalangan melaksanakan tugas memimpin
pemerintahan,” jelas Tjahjo.

Ditambahkan, pihaknya segera mengecek secara resmi terkait penahanan Nur
Alam.

Sementara itu, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan
menahan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, Rabu (5/7). Nur Alam
ditahan usai diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

Nur Alam diketahui telah menyandang status tersangka terkait kasus ini
sejak Agustus 2016 atau nyaris satu tahun lalu.

Mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Nur Alam terlihat keluar
ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.30 WIB. Didampingi oleh tim kuasa hukum
dan para pendukung serta keluarganya, Nur Alam memilih bungkam saat
dikonfirmasi awak media mengenai kasus yang menjeratnya.

Sambil menundukkan kepala, politikus PAN itu bergegas masuk ke mobil
tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK. Mobil tahanan yang
membawa Nur Alam pun meninggalkan Gedung KPK dengan diiringi tangis
sejumlah pendukung dan keluarga yang mendampinginya.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menahan Nur Alam di Rutan
Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya
Guntur. Nur Alam setidaknya akan mendekam di Rutan Pomdam Jaya Guntur
selama 20 hari.

“KPK melakukan penahanan terhadap tersangka NA (Nur Alam) untuk 20 hari ke
depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur
Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Febri saat
dikonfirmasi.

Diketahui, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
penerbitan IUP sejak Agustus 2016. Nur Alam diduga menyalahgunakan
wewenangnya dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan
Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB. Perusahaan itu melakukan
pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana tahun 2009-2014.

Atas dugaan itu, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3
Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 Ayat (1) KUHP. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *