Hanura Minta Presidential Thresold Dihapus

Depoliticanews – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berpandangan, ambang
batas masuk parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan
presiden (presidential threshold) tidak diperlukan lagi pada Pemilu 2019.
Pasalnya, pemilu legislatif (Pileg) bersamaan dengan pemilu presiden
(Pilpres).

“Bagaimana mau mengaturnya, sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
sudah menentapkan Pileg dan Pilpres bersamaan. Karena bersamaan, maka PT
dan PresT tidak relevan lagi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Hanura
bidang Keanggotaan, Adrianus Garu, di Jakarta, Selasa (24/1).
Ia menjelaskan latar belakang dibuatnya PT karena Pileg dan Pilpres digelar
berbeda. Artinya, hasil PT menjadi acuan untuk menentukan PresT.

Sebagai contoh pada Pemilu 2014 lalu, hanya 10 parpol yang memiliki kursi
di DPR karena lolos dari PT 3,5 persen. Dari 10 parpol tersebut kemudian
ditentukan PresT sehingga bisa mengajukan Capres.

Setelah keduanya digelar bersamaan, otomatis PT dan PresT tidak diperlukan
lagi karena ada parpol baru sebagai peserta pemilu.

“Kalau masih ada PT dan PresT, lalu bagaimana dengan parpol yang baru
mengikuti pemilu. Darimana mereka ditentukan PT sementara mereka belum
memiliki kursi di DPR. Kan tidak nyambung jadinya,” ujar Andre, sapaan
akrab Adrianus Garu.

Andre yang juga anggota DPD asal Propinsi Nusa Tenggara Timur ini
mengemukakan, penghapusan PT dan PresT juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal
28. Dalam pasal tersebut dinyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi
masyarakat. Dengan adanya PT dan PresT berarti membatasi hak orang untuk
berkumpul.

“Kalau muncul Capres banyak pada 2019 mendatang, ya tidak masalah. Biarkan
rakyat yang menilai. Saya yakin tidak akan sebanyak jumlah partai yang ikut
pemilu. Emang mereka semua punya dana untuk biaya Capres. Tidak gampang
menjadi Capres,” tutupnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *