Hotman: SMS Hary Tanoe Tak Bermakna Ancaman Kekerasan

Depoliticanews – Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Hary Tanoesudibyo
mengatakan, sejumlah pandangan terkait kliennya yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus dugaan pengancaman terhadap jaksa Yulianto.

Dalam pers rilisnya yang diterima depoliticanews, Sabtu (24/6), menanggapi
pengumuman Karo Penmas Divisi Humas Polri tentang kasus SMS Hary Tanoe,
Hotman Paris menyatakan, Karo Penmas Divisi Humas Polri memakai pasal 29
jo. 45B UU ITE untuk menjerat Hary Tanoe.

Menurut Hotman, pasal 29 UU ITE jelas memuat syarat mutlak apabila
“informasi elektronik” berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara khusus kepada pribadi tertentu. Jadi, pasal 29 UU ITE
syaratnya harus ada ancaman, yang ditujukan secara tegas kepada seseorang.

“Misalnya, si Poltak mengirimkan SMS ke si Rudi yang berisi ‘apabila Rudi
tidak membayar hutang, maka rumah Rudi akan dibakar’. Ini contoh ancaman
yang dimaksud dalam pasal 29 UU ITE,” jelasnya. Jadi, tambahnya, substansi
dari pasal 29 UU ITE adalah ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (untuk
melakukan tindakan kekerasan). “Substansinya di situ,” tukasnya.

Hal lain yang disampaikan Hotman Paris terkait masalah ini adalah isi SMS
Hary Tanoe bersifat umum dan idealis serta tak mengancam seseorang sebab
inti SMS adalah: “Apabila saya pimpinan negeri ini, maka di situlah saatnya
Indonesia akan diubah dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak sebagaimana
mestinya.” Selain itu, katanya, isi SMS HaryTanoe juga menyebut “kita
buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar”.

“Jadi, Hary Tanoe dalam SMS tidak pernah menyebut jaksa Yulianto sebagai
“yang salah”, dan tidak pernah menyebut sebagai “yang tidak bersih”,”
ingatnya.

Menurut Hotman Paris, isi SMS Hary Tanoe juga antara lain: Apabila saya
jadi pimpinan negeri ini, disitulah saatnya Indonesia akan dibersihkan. Ini
adalah, katanya, idealisme dari semua politisi, termasuk semua Presiden
Indonesia, pada saat kampanye mengucapkan kalimat seperti itu.

“Jadi, SMS Hary Tanoe tidak mengandung ancaman kekerasan atau menakut –
nakuti (untuk melakukan tindakan kekerasan) sebagai syarat mutlak pasal 29
UU ITE,” katanya.

“Kami dan publik menunggu, apakah benar terjadi ‘dugaan penganiayaan hukum’
bermotifkan politik oleh lawan-lawan politisi dan oknum pimpinan partai
yang kebetulan dekat dengan kekuasaan sekarang ini,” tandasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *