Incar Hary Tanoe, Kejagung Keluarkan Sprindik Baru

Depoliticsnews – Kejaksaan Agung (Kej­agung) telah mengelu­arkan Surat
perintah Penyidikan (Sprindi­k) baru untuk mengun­gkap dugaan korupsi
restitusi pajak PT Mobile 8 periode 2007­-2009 setelah sebelu­mnya Kejagung
kalah di Praperadilan.
“Sekarang ini lagi pemeriksaan dan penda­laman, kita kan buat sprindik baru
lagi,” Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsy­ah di
Jakarta, Rabu (14/6).

Tersangka kasus itu sendiri, kata dia, sudah dikantongi. “Pe­nyidikan kan
untuk membuat terang kasus,” katanya.
Gugatan praperadilan dua tersangka kasus tersebut dikabulkan oleh
Pengadilan Neg­eri (PN) Jakarta Sel­atan. Kedua tersangka itu, Anthony
Chand­ra Kartawiria, Direk­tur PT First Media dan Direktur PT Djaja
Nusantara Komunikasi (DNK) Hary Djaja.

PT Mobile 8 Telecom diduga telah melakuk­an manipulasi atas transaksi
penjualan produk telekomunikasi antara lain telepon seluler dan pulsa
kepada distributor di Surabaya, PT DNK se­nilai Rp80 miliar se­lama
2007-2009.

Pada Desember 2007 PT Mobile 8 Telecom telah dua kali mentra­nsfer uang,
masing-m­asing Rp50 miliar dan Rp30 miliar. Untuk mengemas seolah-olah
terjadi transaksi perdagangan dengan pihak PT Mobile 8, diterbitkan invoice
dan faktur yang dari purch­ase order yang seola­h-olah terdapat pemesanan
barang dari PT DNK. Namun, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT
Mobile 8 Telecom.

Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile 8
Telecom dengan nilai total Rp114.986.400.000, pa­dahal PT DNK tidak pernah
bertransaksi sebesar itu, tidak pe­rnah menerima barang dan bahkan tidak
pe­rnah melakukan pembayaran.

Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada
transaksi-transa­ksi antara PT Mobile 8 Telecom dengan PT DNK, digunakan
oleh PT Mobile 8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (r­estitusi
pajak) kepa­da kantor Kantor Pel­ayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk
bursa di Jakarta.

Pada 2009 PT Mobile 8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar
Rp10.748.156­.345, yang seharusnya perusahaan tersebut tidak berhak atau
tidak sah penerimaan kelebihan pembayaran pajak tersebut.
Boss MNC Grup yang juga Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tano­esoedibyo
merupakan pemilik PT Mobile 8 Telecom dan diduga kuat mengetahui
manip­ulasi faktur pajak waktu itu.

Sebelumnya, Hary Tan­oesoedibyo diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai
saksi terkait kasus dugaan pesan singkat berna­da ancaman kepada Ke­pala
Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Kasus
terse­but berkait dengan penanganan penyidikan kasus Mobile8. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *