Ini 5 Kepala Daerah yang Kena OTT KPK 3 Bulan Terakhir

Depoliticanews – Dalam 3 bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.

Sepanjang 2017 ini, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan
KPK, ada 5 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi.
Mereka kini berstatus tersangka KPK.

Pada September 2017 ini saja, ada dua orang kepala daerah yang harus
“pindah kantor” ke Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada 2016, ada 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.Secara
keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan,
ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang
gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya.

Lalu, siapa saja 5 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi hingga Oktober
2017 ?

1. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti
KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sebagai tersangka, Kamis
(22/6).

Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap
tangan (OTT) KPK pada Rabu (21/6), atas dugaan suap pada proyek peningkatan
jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin
Kabupaten Rejang Lebong.

Selain Ridwan, istrinya Lily Martiani Maddari, Direktur PT Statika Mitra
Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya, dan pengusaha Rico Dian Sari juga menjadi
tersangka kasus dugaan suap tersebut.

PT SMS merupakan pemenang dua proyek jalan tersebut.

Dalam kasus ini, Ridwan diduga mendapat commitment fee Rp 4,7 miliar dari
proyek itu. Suap untuk Ridwan diberikan oleh Jhoni.

Istri Ridwan ikut menjadi tersangka karena diduga sebagai perantara suap
dari Jhoni. Uang suap itu diduga diberikan Jhoni melalui Rico.

2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii

KPK menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai tersangka pada Rabu
(2/8) dalam kasus dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi
penyelewengan dana desa.
Selain Achmad, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka yakni
Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat
Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan
Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.

Kasus ini berawal dari laporsn sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal
dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta
yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan
Negeri Pamekasan. Laporan itu sempat ditindaklanjuti Kejari Pamekasan
dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Tetapi, diduga ada
komunikasi beberapa pihak di Kejari dan Pemkab Pamekasan.

Dalam pembicaraan antara jaksa dan pejabat di Pemkab Pamekasan, disepakati
bahwa penanganan kasus akan dihentikan apabila pihak Pemkab menyerahkan Rp
250 juta kepada Kajari Pamekasan.

Setelah penyelewengan dana desa dilaporkan, Kepala Desa merasa ketakutan
dan berupaya menghentikan proses hukum.

Agus selaku Kepala Desa kemudian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat
Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo.

Upaya menghentikan perkara tersebut juga dibicarakan dengan Bupati Achmad
Syafii.

Achmad ingin agar kasus itu diamankan. Ia tidak hanya menganjurkan upaya
penyuapan jaksa. Ia juga ikut berkoordinasi untuk menurunkan angka yang
disepakati sebesar Rp 250 juta. Akan tetapi, Kepala Kejari menolak
menurunkan angka pemberian yang telah disepakati.

3. Wali Kota Tegal Siti Masitha
Tim KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno pada Selasa (29/8)
di Rumah Dinas Wali Kota di Kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota
Tegal.

Bersama dua orang lainnya yakni Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza
Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi, ia ditetapkan
sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD
Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Kota Tegal tahun 2017.

Siti diduga menerima suap Rp 5,1 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos
politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk
periode 2019-2024.

Uang suap itu disebut dikumpulkan bersama Ketua DPD Partai Nasdem Brebes
Amir Mirza Hutagalung, dalam tujuh bulan terakhir.

Diduga, pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di
RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan
jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017.

Nilai Rp 1,6 miliar didapat dari jasa pelayanan total yang diindikasikan
diterima dalam rentang Januari sampai Agustus 2017.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 200 juta ditemukan saat operasi tangkap
tangan dilakukan. Sementara itu, sisa Rp 100 juta ditransfer ke dua
rekening Amir, masing-masing Rp 50 juta.

Selain itu, Siti diduga menerima fee sejumlah proyek di lingkungan Pemkot
Tegal sekitar Rp 3,5 miliar dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2017.

Pemberian diduga berasal dari rekanan proyek dan setoran bulanan dari
Kepala Dinas.

4. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen
KPK menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka pada
Kamis (14/9), pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan sehari sebelumnya.

Dalam kasus ini, selain Bupati OK Arya, empat orang lainnya yakni Kadis
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Helman Herdady, seorang pemilik
dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen, dua orang kontraktor bernama
Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, turut ditetapkan sebagai tersangka.

OK Arya menjadi tersangka kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur
di Kabupaten Batubara tahun 2017. Ia diduga menerima fee Rp 4,4 miliar dari
tiga proyek yakni Rp 4 miliar dari pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp
32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMU dan proyek pembangunan Jembatan Sei
Magung senilain Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T.

Sementara, Rp 400 juta sisanya merupakan fee yang diperoleh OK Arya dari
Syaiful terkait dengan proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp
3,2 miliar.

Suap itu diduga diberikan Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Uang suap
itu dikumpulkan Bupati lewat Sujendi dan Kadis PUPR Helman.

Hal ini menjadi modus yang digunakan Bupati. Ketika membutuhkan uang, Arya
akan memintanya dari Sujendi. Selanjutnya, ia memerintahkan orang untuk
mengambil uang suap dari Sujendi.

5. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu (18/9)
pasca operasi tangkap oleh tim KPK di rumah dinasnya sehari sebelumnya.

Ia menjadi tersangka dugaan suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan
meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang
dimenangkan PT Dailbana Prima.

Selain Eddy, KPK menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha
bernama Filipus Djap. Filipus yang merupakan pemberi suap untuk Eddy
Rumpoko dan Edi Setyawan, merupakan Direktur PT Dailbana Prima.

Dalam kasus ini, Eddy Rumpoko diduga menerima suap Rp 500 juta atau sekitar
10 persen dari nilai proyek.

Suap untuk Eddy diberikan dua tahap, yang pertama Rp 300 juta dalam bentuk
pelunasan mobil Toyota Alphard yang diduga miliknya dan sisanya Rp 200 juta
dalam bentuk tunai.

Sementara, Edi Setyawan menerima Rp 100 juta dari Filipus. Pemberian untuk
Setyawan diduga fee untuk panitia pengadaan pada proyek tersebut. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *