Inilah Perbedaan Kasus Basuki dan Bambang DH

Depoliticanews – Siapa sangka Moch. Basuki kembali terjerat kasus korupsi.
Ketua Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) ini, Selasa (6/6), resmi
ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap oleh KPK, bersama Kepala Dinas
Pertanian Jatim Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Jatim
Rohayati. Ini kali kedua Basuki menyandang status tersangka.

Sebelumnya, Basuki pernah ditangkap karena kasus korupsi Rp 2,7 miliar saat
masih menjabat Ketua DPRD Surabaya periode 2000-2005. Lantaran kasus ini,
Basuki yang saat itu masih menjadi politikus PDIP, divonis 1 tahun 6 bulan
penjara. Kontroversi Basuki terus berlanjut setelah ia berhasil menjadi
anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 melalui Partai Gerinda.

Ia bertemu dengan ‘musuh’ bebuyutannya, yakni Bambang DH, mantan Walikota
Surabaya yang juga kader PDIP. Menariknya, Bambang DH saat ini juga
menyandang status tersangka gratifikasi dana jasa pungut (Japung) 720 juta.
Bedanya, kasus Bambang DH belum berlanjut ke pengadilan, lantaran ‘nyantol’
di Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Berikut ini perjalanan singkat
sepak terjang Basuki di kancah perpolitikan di Jatim ?

Nama Basuki tidak asing lagi bagi warga Surabaya. Pria yang sekarang
menjadi kader Partai Gerindra itu dikenal kontroversial. Dia pernah menjadi
Ketua DPRD Surabaya. Saat itu Basuki yang pernah menjadi tukang plitur
mebel ini masih menjadi kader PDIP. Bahkan ia pernah menduduki Ketua PDIP
Surabaya.

Warga Surabaya tentu masih ingat dengan pernyataan kontroversial Basuki
yang setelah dipecat DPP PDIP pada Jumat (7/12/2001), berlabuh ke Partai
Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) pimpinan Eros Djarot. Saat menahkodai
DPRD Surabaya, melalui Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Kamis (11/7/2012)
Basuki memutuskan memecat Wali Kota Bambang DH yang baru sebulan menjabat.

Awal Juni 2012, Bambang DH dilantik Gubernur Jatim Imam Oetomo berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno Nomor 131.35-215/2002.
Bambang dipilih menggantikan Sunarto Sumoprawiro, wali kota sebelumnya yang
dilengserkan dewan karena dinilai ingkar dalam persoalan penanganan sampah
di Keputih, Sukolilo, Januari 2002.

Rapat saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ali Burhan menyoal tentang
penyempurnaan LPJ. DPRD saat itu berdalih sudah memberi tenggat 30 hari
kepada wali kota untuk penyempurnaan LPJ, namun tak dilaksanakan Bambang
DH.

Kepada wartawan saat itu, Basuki menyatakan bahwa keputusan pemberhentian
Bambang DH sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Pelengseran
Bambang DH akhirnya kandas karena tidak disetujui pemerintah pusat.

Kasus Korupsi di DPRD Surabaya
Pada Januari 2003, Basuki bernasib sial. Ia ditangkap karena kasus dugaan
korupsi senilai Rp 2,7 miliar di DPRD Surabaya, terkait tunjangan kesehatan
dan biaya operasional dewan. Basuki ditahan 24 Februari 2003 bersama Wakil
Ketua DPRD Surabaya, Ali Burhan. Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan
pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang anti-korupsi.

Pada 19 Juli 2003, Basuki divonis Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukuman
penjara 1 tahun 6 bulan serta denda Rp 20 juta, subsidair 1 bulan dan uang
pengganti Rp 200 juta.

Pada Oktober 2003, Basuki mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa
Timur dan mendapat keringanan hukuman menjadi 1 tahun serta denda Rp 50
juta subsidair 1 bulan. Basuki dibebaskan dari Rutan Kelas I Surabaya di
Medaeng, Sidoarjo pada Rabu (4/2/2004).

Hingga kemudian, dia dihubungi Gudfan Arief, putra KH Abdul Ghofur,
pengasuh Ponpes Sunan Drajat, Lamongan. Gudfan saat itu ketua DPD Partai
Gerindra Jatim. Akhirnya, Basuki pun masuk Gerindra. Namun pada Pemilu
2009, Basuki belum bisa menjadi caleg. Sebab, ada regulasi yang menyebut
bekas narapidana baru boleh nyaleg setelah lima tahun. Selama itu, Basuki
tetap melakukan kerja-kerja politik.

Baru pada 2014 dia mendapat kesempatan pertamanya come back di pertarungan
politik formal. Yakni, menjadi caleg DPRD Jatim dari Partai Gerindra lewat
dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo). Kesempatan pertama itu tak dia
sia-siakan. Di dapil ini, Basuki kembali berhadap-hadapan dengan Bambang
DH. Saat itu, Bambang DH sudah bukan lagi walikota Surabaya. Bambang DH
juga mundur sebagai Wakil-nya Tri Rismaharini, dengan alasan ikut Pilgub
Jatim 2013. Tapi Bambang DH kalah.

Menariknya, Bambang DH juga kesandung kasus korupsi. Pada November 2013,
Polda Jatim menetapkan Bambang DH sebagai tersangka gratifikasi dana
japung. Namun, Bambang DH cukup beruntung, karena berkasnya hanya
mondar-mandiri di Polda dan Kejati Jatim (status berkas P-19). Pria yang
dipercaya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu
itu, hingga kini tak pernah ditahan. Berkasnya pun belum disidangkan.
Padahal, empat lainnya sudah menjalani hukuman penjara masing-masing 1,5
tahun penjara. Mereka adalah Sukamto Hadi yang saat itu menjabat Sekkota
Surabaya, Mukhlas Udin (mantan Asisten II), Purwito (mantan Kepala Dinas
Pendapatan dan Keuangan) dan Musyafak Rouf (mantan Ketua DPRD Kota
Surabaya). Kini, keempat komplotan Bambang DH ini sudah menghirup udara
bebas.

Meski Bambang DH menyandang status tersangka, namun ia lolos menjadi
anggota DPRD Jatim. Bahkan karir politiknya menanjak dengan menjadi
pengurus DPP PDIP. Sementara Basuki semakin sial. Pasalnya, ia malah
ditangkap KPK karena diduga meminta setoran dana dari dinas-dinas Pemprov
Jatim yang menjadi mitra kerjanya di Komis B DPRD Jatim. “Setelah
pemeriksaan 1 x 24 jam, KPK telah meningkatkan status perkara ke penyidikan
serta menetapkan 6 orang tersangka yaitu sebagai pemberi BH (Bambang
Heryanto/Kadis Pertanian Jatim), ABR (Anang Basuki Rahmat/ajudan), dan ROH
(Rohayati/Kadis Peternakan Jatim), lalu penerima yaitu MB (M Basuki/Ketua
Komisi B DPRD Jatim), S (Santoso/staf DPRD Jatim), dan RA (Rahman
Agung/staf DPRD Jatim),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di
kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017). (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *