Jadi Otak Suap, Suami Inneke Dituntut 4 Tahun Penjara

Depoliticanews – Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah dituntut
hukuman empat tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan monitoring
satellite di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Suami dari aktris Inneke
Koesherawati itu dianggap sebagai otak penyuap pejabat Bakamla untuk
mengerjakan proyek senilai lebih dari Rp 200 miliar.

“Menuntut terdawa dipidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta
subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa Komisi Pmeberantasan Korupsi
(KPK) Kiki Ahmad Yani saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor
Jakarta, Rabu (10/5).

Fahmi bersama dua anak buahnya, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus
didakwa menyuap secara bertahap empat pejabat Bakamla dengan jumlah
‎sebesar SG$ 309.500, US$ 88.500, EUR 10.000, dan Rp 120 juta. ‎

Pejabat Bakamla yang dituduh menerima suap adalah Eko Susilo Hadi selaku
Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla juga merangkap Plt
Sekretaris Utama Bakamla sejumlah SG$ 100.000 dan US$ 88.500, dan EUR
10.000.

Selanjutnya, Bambang Udoyo selaku Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang
Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar SG$ 105.000, Nofel Hasan
selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla SG$ 104.500 dan Tri
Nanda Wicaksono selaku Kasubag TU Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.

Beda nasib dengan dua anak buahnya yang dituntut rendah dua tahun pidana
penjara dan dinyatakan sebagai pelaku yang bekerjasama (justice
collaborator/JC), Jaksa KPK menyatakan menolak status JC untuk Fahmi
‎karena tidak memenuhi kriteria dan tergolong sebagai pelaku utama.‎

“Maka permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa tidak
dapat dikabulkan,” lanjut Jaksa Kiki.

Suap diberikan Fahmi agar salah satu perusahaan miliknya,‎ PT Melati
Technofo Indonesia, bisa memenangkan tender proyek monitoring satellite di
Bakamla pada 2016. Proyek tersebut diatur oleh staf Kabakamla, Ali Fahmi
yang selama proses persidangan tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa KPK.
Sebelum menjatuhkan tuntutan, penuntut umum menyampaikan hak-hal yang
memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program
pemerintah dalam memberantas korupsi dan sebagai pengusaha muda seharusnya
mengikuti prosedur untuk mendapatkan proyek, bukan melakukan suap.

Sedangkan hal yang meringankan bagi terdakwa adalah menyesali perbuatannya,
belum pernah dihukum, memiliki anak yang masih kecil. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *