Jonan: Negosiasi dengan Freeport Selesai Bulan Oktober

Depoliticanews – Batas waktu negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport
Indonesia terkait status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bisa
diperpanjang. Adapun masa perundingan itu telah disepakati sebelumnya oleh
kedua belah pihak hingga 10 Oktober nanti.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan
empat poin pokok negosiasi sebenarnya sudah tercapai kesepakatan. Kini
tinggal membahas secara detil dua pokok negosiasi terkait penerimaan negara
dan divestasi 51 persen. “Insha Allah selesai di Oktober ini,” kata Jonan
dalam jumpa pers hari Pertambangan ke-72 di Jakarta, Kamis (28/9).

Jonan menuturkan pembahasan mengenai penerimaan negara dilakukan oleh
Kementerian Keuangan. Sedangkan divestasi menjadi ranah Kementerian BUMN
dalam merinci kesepakatan detil. Bila Oktober nanti belum selesai
pembahasannya, lanjut Jonan, maka masa negosiasi bisa diperpanjang. Hanya
saja perpanjangan waktu perundingan itu menunggu permintaan dari Freeport.
Namun dia menegaskan akhir tahun ini harus selesai jika memang ada
perpanjangan masa negosiasi.

“Kalau tidak selesai bagaimana? Kita tunggu Freeport apakah minta
perpanjangan negosiasi. Jangan sampai akhir tahun *enggak* selesai,”
ujarnya.

Freeport sebenarnya berstatus Kontrak Karya (KK). Namun perusahaan tambang
asal Amerika Serikat itu sepakat beralih menjadi IUPK namun dengan catatan
ketentuan dalam KK juga ikut dimasukkan. Ketentuan yang dimaksud antara
lain mengenai kepastian fiskal. Freeport menginginkan rezim fiskal yang
bersifat tetap (*naildown*) hingga habis masa operasi.

Perubahan status KK menjadi IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang
melarang pemegang KK ekspor konsentrat mineral. Hanya pemegang IUPK yang
membangun *smelter*/memiliki *smelter*dipeebolehkan ekspor konsentrat
hingga lima tahun ke depan.

Tercatat baru satu pemegang KK yang beralih menjadi IUPK yakni PT Amman
Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Perusahaan tambang tembaga berbasis di
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu sebelumnya bernama PT Newmont Nusa
Tenggara (NNT). Namun perubahan IUPK AMNT itu tidak melalui negosiasi
seperti Freeport. AMNT sepakat sepenuhnya dengan ketentuan IUPK yang antara
lain rezim fiskal dinamis (*prevailing*). (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *