Kasus BLBI, KPK Pastikan Syafruddin Bukan Tersangka Terakhir

Depoliticanews – Setelah diselidiki selama sekitar tiga tahun, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status kasus dugaan korupsi Surat
Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) ke tahap
penyidikan.

KPK pun menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka.

Namun, lembaga antikorupsi memastikan pengusutan kasus ini tak berhenti
dengan menetapkan Syafruddin sebagai tersangka. Sebaliknya, Syafruddin
merupakan pintu masuk untuk membongkar dan menjerat pihak-pihak lain yang
terlibat dalam kasus lama ini.

“(Pengusutan kasus SKL BLBI) Tidak akan berhenti sampai di sini (penetapan
Syafruddin sebagai tersangka),” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di
Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4).

Diketahui, Syafruddin ditetapkan tersangka terkait penerbitan SKL BLBI
untuk Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara
Indonesia (BDNI) pada 2004 lalu. Sebagai Kepala BPPN, Syafruddin diduga
telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Akibatnya,
keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 3,7 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dikatakan Basaria, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenakan kepada
Syafruddin merupakan pintu masuk untuk menjerat pihak lain yang terlibat.
“Sebenarnya kalau sudah ada Pasal 55 itu sudah satu paket,” katanya.

Namun, terkait pihak lain yang bakal dijerat berikutnya, Basaria mengatakan
hal itu tergantung proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik.
Dikatakan, sepanjang diperoleh bukti permulaan yang cukup dalam proses
penyidikan kasus ini, KPK akan menjerat pihak-pihak lain yang terlibat.

“Teknik penyidikan, nanti ada alat bukti dan waktu yang tepat pasti ada
langkah berikutnya. Karena sudah ada Pasal 55,” tegasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *