Kasus e-KTP, Farhat Abbas Diperiksa KPK

Depoliticanews – Farhat Abbas pengacara yang juga politisi Partai Demokrat
memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, terkait kasus
kesaksian palsu Miryam Haryani politisi Partai Hanura.

Sekitar pukul 11.00, Farhat datang di Gedung KPK, didampingi dua rekannya.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Farhat mengaku heran atas pemanggilan yang
dilakukan KPK.

Tapi, dia mengatakan akan memberikan keterangan yang dia ketahui soal kasus
yang melibatkan Miryam Haryani, kepada Penyidik KPK.

“Saya heran kenapa dipanggil KPK, karena saya kan cuma pengacara, bukan
anggota DPR. Mungkin dalam keterangan kepada KPK, Ibu Elza Syarief mengaku
mengenal orang yang diduga menyarankan Miryam mencabut BAP, dan kebetulan
teman-teman saya,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4).

Selain itu, lanjut Farhat, ada beberapa kesaksian soal teror dan intimidasi
terhadap Miryam, yang mungkin dibutuhkan Elza Syarief untuk memperkuat
alibinya.

“Mungkin karena Ibu Elza butuh keterangan supaya tidak terkesan asal bicara
atau memberikan keterangan yang tidak benar. Makanya saya dimintai
keterangan,” ujar Farhat.

Sebelumnya, KPK juga meminta keterangan Elza Syarief pengacara, atas kasus
yang sama. Dia diduga sebagai pihak yang menyarankan Miryam Haryani
mencabut keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Sesudah menjalani pemeriksaan, Elza membantah kalau dia menyarankan Miryam
mencabut BAP, yang memuat keterangan soal aliran dana proyek KTP
Elektronik, ke sejumlah anggota DPR.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Miryam Haryani sebagai tersangka pada 5
April 2017.

Politisi Partai Hanura itu dinilai memberikan keterangan palsu, pada
persidangan kasus KTP Elektronik, dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Waktu bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Miryam juga membantah semua
keterangan yang tercatat dalam BAP.

Atas perbuatannya, Miryam dijerat dengan Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman 3
sampai 12 tahun penjara. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *