Kasus Patrialis Akbar Akan Segera Disidangkan

Depoliticanews – Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar
segera disidang dalam kasus dugaan suap kepada hakim Konstitusi terkait
dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan
Hewan.

“Jadi Alhamdulilah, sudah dilimpahkan berkas ke JPU (jaksa penuntut umum).
Insya Allah kasus ini akan segera disidangkan,” kata Patrialis seusai
menyelesaikan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa (23/5).

Selain Patrialis, orang kepercayaannya yang juga menjadi tersangka dalam
kasus tersebut juga akan segera disidang.

“Benar, untuk dua orang tersangka dalam kasus indikasi suap terhadap hakim
MK terkait perkara ‘judicial review’, hari ini dilakukan pelimpahan tahap
2. Penyidik akan menyerahkan tersangka dan berkas ke penuntutan dan dalam
waktu dekat persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada PN Jakarta Pusat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Artinya JPU KPK punya waktu maksimal 14 hari untuk membuat dakwaan sebelum
dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat.

Patrialis hingga pelimpahan Salasa tetap tidak mengakui perbuatannya yang
diduga menerima sejumlah uang dalam proses judicial review.

“Sampai hari ini, belum ada putusan hakim yang menyatakan dia (Basuki)
penyuap saya. Saya juga belum ada putusan hakim yang menyatakan penerima
suap, jadi jangan kita bluffing seperti itu, kalian (wartawan) semua
manusia biasa, kita sama saja. Saya mohon pers yang bertanggung jawab dan
fair, bagi saya ini ujian atau musibah. Kenapa? Saya hadapi, sekali lagi
tolong jangan memutuskan sesuatu sebelum hakim memutuskan itu,” kata mantan
Menteri Hukum dan HAM itu.

Dalam kasus ini, Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu
dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur
Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar
permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41
Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.
UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara zone based,
di mana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona
merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),
termasuk sapi dari India.

Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni country based yang hanya
membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti
Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT
Sumber Laut Perkasa. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *