Kasus Suap Ditjen Pajak, Jaksa Yakin Ada Peran Adik Ipar Jokowi

Depoliticanews – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin ada peran
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan adik ipar Presiden Joko
Widodo, Arif Budi Sulistyo, dalam kasus suap yang terjadi di Ditjen Pajak.

Jaksa yakin keduanya pernah membicarakan penyelesaian persoalan pajak yang
dihadapi Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK dalam surat tuntutan terhadap terdakwa mantan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang
Soekarno.

Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/6).

Dalam rangkaian fakta dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Ken
pernah bertemu Arif Budi Sulistyo dan Rudi Musdiono di Kantor Dirjen Pajak.

Namun, menurut keterangan Ken, pertemuan itu hanya membicarakan mengenai
masalah pengampunan pajak (tax amnesty) pribadi Arif dan Rudi.

Berdasarkan keterangan Ken dan Arif saat bersaksi di Pengadilan, dalam
pertemuan itu diputar sebuah video/slide tentang program tax amnesty.

“Terlalu berlebihan jika seorang Dirjen Pajak pada pertemuan yang baru
sekali dilakukan oleh orang pribadi, yaitu Arif dan Rudi, dilakukan
sosialisasi program TA dengan menayangkan video tentang TA layaknya
sosialisasi kepada publik,” kata jaksa Zainal Abidin saat membacakan surat
tuntutan.

Padahal, menurut jaksa, saat itu sedang gencar-gencarnya dilakukan
sosialisasi dan kampanye tax amnesty oleh Kementerian Keuangan.

Bahkan, menurut jaksa, saat itu telah dibentuk tim 100 yang bertugas
melakukan sosialisasi tax amnesty.

Tak hanya itu, tata cara dan mekanisme tax amnesty juga telah dicantumkan
dalam situs web Kementerian Keuangan, sehingga mudah diketahui publik.

Dengan demikian, jaksa berkeyakinan bahwa Arif dan Rudi seharusnya dapat
dengan mudah mengetahui tentang pelaksanaan tax amnesty, tanpa harus
menemui langsung Dirjen Pajak.

“Kami berkesimpulan, sudah seharusnya Arif dan Rudi dianggap mengetahui
tata cara tax amnesty. Sehingga, pertemuan dengan Ken kami meyakini tidak
cuma soal tax amnesty pribadi tapi terkait masalah pajak PT EK Prima,” kata
Zainal.

Dalam kasus ini, Handang didakwa menerima suap dari Country Director PT EK
Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair, sebesar Rp 1,9 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di
Ditjen Pajak membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang
dihadapi PT EK Prima.

Dalam proses penyelesaian pajak, Mohan juga meminta bantuan kepada Arif
untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaannya kepada Dirjen Pajak, Ken
Dwijugiasteadi. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *