Kelanjutan Pembangunan PENS, Pemkot Mojokerto Tunggu Kemendagri

Depoliticanews – Pemkot Mojokerto saat ini masih menunggu hasil konsultasi
dari Tim Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kelanjutan rencana
proyek pembangunan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebesar
Rp13 miliar tersebut.

“Yang jelas kita menunggu hasil konsultasi dari Tim Kemendagri karena kita
sudah layangkan surat kesana terkait masalah itu,” ungkap Walikota
Mojokerto, Mas’ud Yunus melalui Kabag Humas dan Protokol Kota Mojokerto,
Choirul Anwar seperti rilis yang diterima depoliticanews, Jumat (23/6).

Masih kata Anwar, karena anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut di pos
belanja modal karena sesuai aturannya jika selesai dibangun tidak boleh
dihibahkan. Sementara MoU dengan PENS harus dihibahkan jika sudah selesai
dibangun sehingga harus dialihkan ke pos barang dan jasa.

“Syaratnya, posnya harus dialihkan ke barang dan jasa sehingga saat selesai
dibangun bisa dihibahkan. Tapi kami masih nunggu pusat karena sampai
sekarang belum ada jawaban dari pusat. Karena jika masuk di pos belanja
modal tidak bisa dihibahkan harus pinjam pakai dulu selama dua tahun baru
bisa dihibahkan,” katanya.

Selain melayangkan surat ke Tim Kemendagri, lanjut Anwar, Pemkot Mojokerto
juga melayangkan ke Dirjen Dikti. Tapi Pemkot Mojokerto juga belum
mendapatkan jawaban karena Mendagri memberikan opsi jika Dirjen Dikti tidak
memberikan izin, jika belum dihibahkan tetap tidak bisa.

“Masalah disana di penggalian pos itu. Saya klarifikasi Bappeko dan DPPKA
belum ada jawaban, sementara eksekutif tidak pernah membicarakan penggalian
proyek.Jika tidqk dbangun tahun ini tetep dibahas di TAPD dulu baru bisa
dirubah di PAK,” jelasnya.

Dia juga membantah ada penggalian anggaran dari proyek pembangunan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sebesar Rp13 miliar ke proyek
yang ada di Dinas PU dan Penataan Ruang (PU dan PR) Kota Mojokerto.

“Di eksekutif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak pernah membahas tentang
pengalihan anggaran PENS sebesar Rp13 miliar itu. Wacana itu (penggalian
anggaran, red), tidak tahu dari mana tapi sudah saya cek, eksekutif tidak
pernah ada wacana seperti itu,” ungkapnya.

Masih kata Anwar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (APD) tidak pernah
membahas dan membicarakan tentang penggalian tersebut.

Namun, pihaknya mengaku tidak tahu jika ada pembahasan di legislatif
terkait hal tersebut. Anwar menambahkan, Walikota meminta agar proyek
pembangunan PENS tetap dilaksanakan.

“Kalau disana (legislatif, red) saya tidak tahu. Tetap dan akan
dilaksanakan, bahkan akhir bulan Mei lalu Pak Walikota sudah Mou di
Surabaya. Disaksikan dinas terkait dan saya ikut dalam acara itu, intinya
tetap berjalan tapi secara teknisnya saya akan koordinasikan dulu,”
pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *