Kemdagri: Kemampuan Pusat Terbatas Untuk Awasi Kabupaten

Depoliticanews – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rawan menimbulkan praktik suap. Contohnya, kasus dugaan penerimaan suap pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Bupati Klaten, Sri Hartini.

Sri sendiri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sumarsono, penempatan OPD tetap harus mengacu pada seleksi, bukan penunjukkan sebagaimana yang dilakukan Sri.

Sumarsono menyatakan, tak ada yang keliru dari PP 18/2016. Dia menepis anggapan adanya kelemahan dari segi pengawasan penerapan PP.
“Bukan karena pengawasan kita yang kurang. (Suap) lebih pada faktor individual yang memainkan peluang-peluang yang ada, kekuasaan cenderung korupsi. Tinggal ketahuan apa tidak saja, pengawasannya sudah melekat,” kata Sumarsono, Senin (2/1).
Dia menambahkan, berbagai antisipasi untuk mencegah korupsi telah dilakukan pemerintah pusat. Misalnya, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk hingga daerah. “Pakta integritas sudah ada, bahkan bupatinya juga sudah dilatih KPK, makanya ini lebih ke faktor perilaku pemimpin, sistem diperbaiki, mentalitas juga dibersihkan ternyata di Klaten belum,” imbuh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta ini.
Dia berharap agar pemerintah provinsi (pemprov) aktif mengawasi pemerintah kabupaten/ kota terkait implementasi PP 18/2016. Sebab, menurutnya, Kemdagri memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan. “Pusat kemampuannya terbatas untuk awasi kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sedih, prihatin dan ikut merasa bersalah setiap mendengar berita OTT.
“Apapun, kepala daerah dan jajaran Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) dari pusat sampai daerah adalah keluarga besar saya termasuk DPRD,” kata Tjahjo.
Dia mengungkapkan, sepanjang 2016 ini banyak pejabat pusat dan daerah yang menjadi tersangka dan terkena OTT, khususnya oleh KPK.
Menurutnya, kasus-kasus korupsi serta pungutan liar (pungli) yang ditangani KPK pasti memiliki alat bukti lengkap.
Dia kerap mengingatkan seluruh pejabat pusat dan daerah, tak terkecuali dirinya sendiri agar berhati-hati dan memahami area rawan korupsi.
Misalnya, seperti masalah perencanaan anggaran, retribusi dan pajak, pengadaan barang/jasa, dana hibah dan bantuan sosial serta pungutan-pungutan terkait penempatan jabatan. “Area rawan ini pasti mendapatkan pantauan masyarakat dan penegak hukum,” ujarnya.
Dia menegaskan, komitmen pejabat untuk tidak korupsi pasti sudah ada. “Hanya yang tidak cermat dan masih nekad berbuat di luar ketentuan dan koridor peraturan hukum, pasti kena OTT atau jadi tersangka masalah korupsi,” tegasnya. (Amr)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *