Kementerian ESDM Setujui Izin Operasi Freeport Diperpanjang

Depoliticanews – Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral menyetujui
perpanjangan izin operasi dan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di
Papua. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat di kantor Kementerian
Keuangan yang dihadiri sejumlah menteri terkait hari ini, Selasa (4/7).

Menurut Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, agenda
rapat tersebut membahas empat hal soal Freeport, yakni perpanjangan operasi
Freeport, pembangunan smelter, divestasi saham, serta stabilitas investasi.

“Kalau yang dua sudah disepakati Pak Menteri ESDM, mengenai perpanjangan
dan smelter yang wajib,” katanya di Kementerian Keuangan seusai rapat.
Namun, kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, belum
menyepakatinya sebab masih ada persoalan pajak dan model kerja sama yang
belum tuntas dibahas antara pemerintah dan Freeport.

Harry menuturkan, operasi Freeport diperpanjang satu kali sepuluh tahun.
Selanjutnya, bisnis perusahaan tambang tembaga, emas, dan perak asal
Amerika Serikat tersebut mesti dievaluasi lebih dulu sebelum operasinya
diperpanjang sepuluh tahun kedua.

Dengan perpanjangan dua kali sepuluh tahun tersebut, kata dia, operasi
perusahaan yang berada di Kabupaten Mimika itu bakal berakhir pada 2041.
Saat ini, masa operasi Freeport yang telah diperpanjang dua kali pada 1967
akan berakhir pada 2021 mendatang.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, sesuai dengan peraturan,
perpanjangan operasi perusahaan yang berafiliasi dengan Freeport-McMoran
tersebut bisa dilakukan maksimal dua kali sepuluh tahun.

Terkait dengan smelter, menurut Harry, pemerintah juga menyepakati Freeport
wajib membangun fasilitas pengolahan hasil tambang tersebut. “Kalau smelter
harus,” ujarnya. Pemerintah mewajibkan Freeport mendirikan smelter dalam
lima tahun ke depan atau maksimal pada 2022.

Soal kewajiban divestasi saham Freeport hingga 51 persen, kata Harry, hal
itu tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah melalui BUMN pun, kata dia, siap
mengambil alih saham Freeport. “Bu Menteri BUMN juga minta divestasinya
bersama-sama dengan BUMD,” ujarnya.

Harry menambahkan, satu hal yang masih dalam pembahasan adalah ketentuan
fiskal, bea keluar, dan pajak. “Kalau bea keluar disesuaikan dengan
(Kementerian) Keuangan. Sedangkan yang fiskal dan pajak masih belum. Nanti
Bu Menteri Keuangan,” katanya.

Terkait dengan keinginan Freeport agar regulasi diterbitkan dalam bentuk
peraturan pemerintah (PP), menurut Harry, pemerintah sedang
mempersiapkannya. “Sedang dirundingkan, tapi belum disepakati. PP ini untuk
stabilitas investasi, untuk investor pertambangan secara keseluruhan,”
ucapnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *