Ketua MK Akui Perlu Benahi Sistem Pencegahan Korupsi

Depoliticanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengakui
lembaga yang dipimpinnya perlu membenahi sistem pencegahan korupsi. Hal ini
lantaran dua hakim konstitusi tersandung kasus korupsi.

Mantan Ketua MK, Akil Mochtar telah dipidana seumur hidup karena menerima
suap terkait penanganan sengketa pilkada, sementara Patrialis Akbar
ditetapkan tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap terkait uji
materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Arief mengatakan, sistem pencegahan korupsi yang dibangun di MK sebenarnya
sudah baik. Namun, sejumlah hal perlu diperbaiki agar tidak ada lagi hakim
konstitusi terlibat korupsi. “Semua sistem yang dibangun MK itu sudah baik
meskipun di sana sini kita harus perbaiki supaya di kemudian hari tidak
terjadi hal-hal semacam ini lagi,” kata Arief usai diperiksa penyidik KPK,
di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/2).

Meski demikian, Arief enggan membeberkan celah di tubuh MK yang perlu
dibenahi. “Saya juga berdiskusi dengan penyidik KPK apa kekurangan di MK,”
kata dia.

Terkait pengawasan eksternal yang didengungkan sejumlah kalangan, Arief
menilai hal itu tidak diperlukan mengingat korupsi berpulang pada
integritas masing-masing personal.

“Saya katakan meski kita diawasi oleh siapa pun, prosesnya memang
orang-orang yang tahu putusan adalah sembilan orang hakim dan panitera,”
kata dia.

Untuk itu diperlukan hakim yang betul-betul berintegritas dan tahan godaan.
“Hakim yang baik, hakim yang hidupnya sudah selesai sehingga tidak ingin
apa-apa lagi,” kata dia.

Sebaik apa pun pengawasannya, kata Arief, kalau hakimnya tidak benar bisa
terjadi masalah. “Siapa pun ketuanya dan siapa pun yang mengawasi bisa
terjadi kalau hakimnya masih mudah tergoda. Apakah sistem yang kita
perbaiki itu susah kalau ini,” paparnya.

Meski menyinggung proses rekrutmen hakim, Arief menyatakan, bukan berarti
hakim konstitusi yang berasal dari partai politik dilarang. Menurutnya,
sifat kenegarawanan yang menjadi syarat utama hakim konstitusi bisa
dimiliki oleh siapa pun, termasuk kader partai. “Saya tidak bisa mengatakan
begitu (menolak hakim dari parpol), karena hanya bisa katakan negarawan
yang baik itu bisa berasal dari mana pun,” katanya.

Arief diketahui diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat
Patrialis Akbar. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sekitar enam jam
ini, Arief mengaku dicecar penyidik mengenai proses penanganan permohonan
uji materi UU nomor 41 tahun 2014.

“Bagaimana proses mulai dari register perkara hingga putusan dibacakan.
Semua saya jelaskan dan sebenarnya dalam perkara pengujian uji materi UU
tentang peternakan dan penyakit hewan,” katanya.

Selama menangani permohonan uji materi ini, Arief mengklaim berjalan wajar
dan tak menemukan kejanggalan. Namun, Arief mengaku tak mengetahui jika
Patrialis membocorkan draf putusan yang telah diambil sembilan hakim
konstitusi. “Kalau ternyata di balik itu ada seorang hakim yang kemudian
putusan sudah selesai dan itu dibocorkan di luar itu saya tidak tahu sama
sekali,” katanya.

Arief meyakini, kasus yang menjerat Patrialis merupakan tindakan
perorangan, bukan menyangkut MK sebagai lembaga. Arief pun meyakini tak ada
hakim lain yang terlibat dalam kasus ini. “Saya tidak melihat itu (ada
hakim lain yang terlibat) dan saya tidak punya pretensi disitu. Pertanyaan
itu juga tidak disampaikan pada saya,” katanya.

Arief tak mengetahui pasti saat disinggung rekan Patrialis, Kamaludin yang
juga menjadi tersangka kasus ini sempat mendatangi Gedung MK dan masuk
ruangan Patrialis. Menurutnya, pihak-pihak yang datang ke MK dapat dipantau
melalui CCTV. Selain itu, setiap tamu yang datang harus mendaftar,
menyerahkan KTP, dan nomor telepon.

Untuk itu, Arief mempersilakan KPK mengusut hal tersebut. “Setiap tamu yang
datang juga sudah kita monitor dan semuanya juga terekam dalam CCTV.
Makanya silakan KPK memeriksa secara profesional dan proporsional,” katanya.
Arief menegaskan dukungannya kepada KPK untuk mengusut kasus ini. Hal ini
agar kasus ini dapat terang benderang. Pihak yang bersalah harus dihukum.

“Saya merasa keterangan saya diperlukan di dalam rangka untuk cari
kebenaran materil sehingga kasus ini bisa terbuka jadi yang betul memang
betul, yang salah memang salah,” tegasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Patrialis dan rekannya, Kamaludin sebagai
tersangka penerima suap. Patrialis dan Kamaludin diduga menerima suap
sebesar US$ 20.000 dan SGD 200.000 dari Basuki dan sekretarisnya Ng Fenny
terkait Judicial Review Undang-Undang nomor 41 tahun peternakan dan
kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Patrialis Akbar dan Kamaludin
disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Ng Fenny sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan
Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *