Kinerja DPR Dinilai Tak Penuhi Harapan Masyarakat

Depoliticanews – Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia,
Syamsuddin Alimsyah menilai, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
masih jauh dari harapan masyarakat. Khususnya, terkait penyelesaian
legislasi atau perundang-undangan yang menjadi salah satu tanggung
jawabnya. DPR dinilai terus sibuk mengurusi instansi lain yang notabene
tengah menjalankan tugas-tugasnya, seperti yang dilakukan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terlepas dari perdebatan hak angket, nampak DPR hanya menyuarakan suara
orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum,” kata Syamsuddin, dalam
diskusi media bertema “KPK VS Setnov: Membuka Kotak Pandora” di Jakarta,
Selasa (10/10).

Diyakini, kata dia, saat ini sedang ada permasalahan moralitas dan kinerja
yang terjadi di DPR. Akibatnya, salah satu fungsi DPR, yakni pembuat dan
penyusun kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Penegakan kinerja, moral, politik DPR harus diselamatkan. Kinerja DPR di
badan legislasi sangat rendah sekali. Dari 50 rancangan, pada 2017 ini
hanya lima sampai enam yang diselesaikan,” ungkapnya.

Menurut Syamsuddin, pada pemilihan legislatif 2019, masyarakat akan melihat
ulah para politisi yang tidak bekerja sesuai amanah. Apalagi yang hanya
mengurusi kasus hukum e-KTP yang dilakukan kepada KPK yang jelas- jelas
melibatkan banyak nama anggota DPR.

“Masyarakat pada 2019 akan melihat ulah politisi yang hanya menjadikan
jabatannya untuk bancakan korupsi. Jelas kemungkinan besar masyarakat tidak
akan memilih lagi anggota DPR yang demikian,” ucapnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *