Komisi III DPR Sarankan Kapolri Nonaktifkan Kapolda Jabar

Depoliticanews – Nasir Djamil anggota Komisi III atau Komisi hukum DPR RI
menyarankan agar Kapolri segera menonaktifkan Irjen Polisi Anton Charliyan
Kapolda Jawa Barat untuk mengusut Bentrok antara Gerakan Masyarakat Bawah
Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI).

“Karena itu, ini harus diusut. Saya minta selama pengusutan ini Anton
Charliyan dinonaktifkan dari jabatan Kapolda sehingga yang melaksanakan
tugas-tugas selanjutnya untuk sementara dilakukan wakil Kapolda,” ujar
Nasir di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Menurut dia, pengusutan kasus ini penting untuk menegakkan kewibawaan
kepolisian di mata masyarakat dan tidak ada kepentingan di dalam
pemeriksaan ini.

“Saya pikir ini serius, tidak boleh dianggap sepele, tidak hanya dijawab
dengan konferensi pers. Propam harus turun,” kata dia.

Menurut Nasir, kalau memang ditemukan ada indikasi bahwa Anton Charliyan
ikut memprovokasi atau menyuruh atau merekomendasikan GMBI hadir, maka
harus dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat.

Sekadar diketahui, GMBI dan FPI Bentrok usai pemeriksaan Rizieq Syihab
Ketua umum FPI di Mapolda Jawa Barat, Kamis (13/1).

Diketahui juga, ternyata Anton Charliyan Kapolda Jawa Barat merupakan ketua
dewan pembina GMBI.

Meski begitu, Anton menegaskan akan mengusut siapapun yang anarkhis dalam
peristiwa tersebut, tanpa memandang GMBI maupun FPI.

Menanggapi hal itu, Nasir Djamil menganggap pernyataan Anton tersebut basi,
karena untuk apa GMBI hadir di Mapolda Jawa Barat mengingat yang diperiksa
itu adalah Rizieq Syihab.

“Pertanyaannya kenapa harus ada ormas GMBI ke Polda Jawa barat apa
kaitannya ke GMBI hadir di Mapolda, apa urusannya? Apa kaitannya dengan
Habib Rizieq? kalau kemudian relawan simpatisan pendukung FPI mengawal dan
menjaga Habib Rizieq itu juga karena mereka mendapat informasi ada
sekelompok orang yang akan hadir di Mapolda Jawa Barat,” kata Nasir.

Dia menyayangkan langkah Kapolda Jawa Barat tersebut yang seharusnya
menjadi pengayom masyarakat, tetapi justru mengijinkan massa GMBI di
Mapolda Jawa Barat. Ini justru terkesan Kapolda Jabar memprovokasi yang
menyebabkan terjadi bentrokan antara FPI dan GMBI.

“Menurut saya, seharusnya polisi itu melindungi mengayomi dan dan melayani
bukan malah justru sebagai provokator untuk kemudian terjadinya bentrokan.
Jadi saya sangat sayangkan kasus ini, artinya kenapa seorang Anton yang
juga seorang Kapolda tidak berdiri di atas semua kepentingan anak bangsa
ini kenapa kemudian malah dia justru menurut informasi yang beredar ikut
memerintahkan dan menyetujui aksi GMBI ini di Mapolda Jawa barat dan
kemudian melakukan sweeping terhadap Habib Rizieq dan para ulama yang ada
di sana,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *