Komisi VIII DPR Minta Pendataan Ulama Dihentikan

Depoliticanews – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta
pendataan ulama oleh Polda Jawa Timur dihentikan. Pasalnya, menurut dia,
langkah itu menimbulkan keresahan di kalangan ulama.

Sodik menjelaskan, ada tiga peraturan yang harus dipahami Polda Jawa Timur
terkait pendataan ulama di daerah tersebut.

Adapun ketiga aturan tersebut, lanjutnya, adalah UU nomor 39 tahun 2008
tentang tugas pokok Kementerian Agama. Kedua, Perpres nomor 84 tahun 2015,
kewajiban Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan semua intansi
terkait. Terakhir adalah UU nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok
Kepolisian pasal 13, disebutkan tugas pokok kepolisian antara lain
menegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan
perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

“Berdasarkan ketiga landasan tersebut maka pendataan ulama harusnya
dilakukan oleh kemenag kemudian kemenag melakukan koordinasi dengan
kepolisian tentang data para ulama dan tentang alasan peruntukan polisi
meminta dan memperolah data ulama dari kemenag,” tandas politisi Gerindra
ini di Jakarta, Senin (6/2).

Ditegaskannya, kepolisian berhak untuk melakukan pendataan bahkan
pemanggilan dan pemeriksaan hanya kepada oknum ulama yang terindikasi
melakukan pelanggaran hukum.

“Pendataan ulama secara langsung oleh kepolisian tanpa koordinasi atau
didampingi oleh kemenag selain mengesankan arogansi institusi dan kelemahan
koordinasi, juga sudah terbukti menimbulkan keresahan yang justru
bertentangan dengan tupoksi kepolisian untuk memelihara Kamtibmas serta
memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” tegasnya.

Atas hal tersebut juga, kata dia, pihaknya menyesalkan Kemenag yang
membiarkan salah satu tugasnya diambil alih kepolisian. Dengan itu berarti
Kemenag tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada para ulama
sebagai warga negara dan salah satu aset penting bangsa Indonesia.

“Mendesak Kemenag untuk segera mengambil alih kegiatan pendataan ulama dan
mendesak kepolisian untuk menyerahkan kegiatan pendataan ulama kepada
Kemenag, untuk kemudian menerima update data ulama dari Kemenag sesuai
peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *