KPK Awasi Proyek LRT Senilai Rp 27,5 Triliun

Depoliticanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan
mengawasi proyek *light rail transit* (LRT) Jabodetabek senilai Rp 27,5
triliun. Tak hanya LRT, KPK juga mengawasi proyek *mass rapid transit*(MRT).

Dua megaproyek ini menjadi salah satu materi yang dibahas pimpinan KPK saat
bertemu dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro dan
jajarannya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/11).

“Tadi kita juga membahas bagaimana yang sekarang sedang dibangun. Dibahas
juga MRT, LRT kita bahas juga. Itu kan angkanya cukup besar. Anda bisa
bayangkan (proyek LRT) Rp 27,5 (triliun), e-KTP saja baru Rp 5 triliun kan.
Anda bayangkan ini kalau nggak kita jaga,” kata Wakil Ketua KPK Saut
Situmorang usai pertemuan di Gedung KPK.

PT KAI merupakan investor dalam proyek LRT. Sementara Adhi Karya bertindak
sebagai kontraktor. Skema pendanaan proyek ini, yakni Rp 9 triliun melalui
Penyertaan Modal Negara (PMN) yang masing-masing diberikan kepda Adhi Karya
sebesar Rp 1,4 triliun dan PT KAI sebesar Rp 7,6 triliun. Sementara
sisanya, sekitar Rp 18 triliun dibiayai melalui pinjaman bank.

Saut menyatakan, pengawasan yang dilakukan KPK tidak harus berujung pada
penindakan dan proses hukum. Dikatakan, KPK akan turut membangun sistem
pencegahan agar proyek-proyek tersebut tidak diselewengkan. Apalagi, Saut
menilai, kereta api merupakan instrumen penting untuk membangun peradaban
bangsa.

“Jadi maksudnya begini, kami KPK itu kan dari awal sudah dikatakan bahwa
kami harus masuk ke pencegahan. Kereta api ini kan membangun peradaban.
Bayangkan nggak sekarang kereta api itu begitu bagus sekarang. Orang-orang
antre, ramah, sopan. Struktur itu akan kita amati terus supaya nanti
kulturnya orang Indonesia jadi lebih baik. Jadi tidak hanya bicara angka
saja, tapi kita bicara lagi yang namanya intangible (aset yang tak
berwujud). Intangible itu apa? Ya itu lah peradaban masyarakat, kebudayaan,
rasa cinta tanah air, semuanya dibangun di kereta api ini,” katanya.

Untuk itu, Saut menyatakan kerja sama dan koordinasi dengan PT KAI telah
dijalin KPK sejak 2012 lalu. Dari kerja sama ini, Saut mengatakan banyak
perubahan positif yang terjadi di tubuh PT KAI dan tata kelola
perkeretaapian.

Selain soal proyek MRT dan LRT, dalam pertemuan ini kedua instansi membahas
mengenai aset-aset PT KAI yang merupakan milik negara yang saat ini
dikuasai pihak lain. Saut menyatakan, pihaknya akan turut membantu PT KAI
mencari solusi terkait aset-aset yang tumpang tindih tersebut.

“Akan ada juga sejumlah kementerian, sejumlah badan-badan lain yang kita
akan ajak duduk sama-sama dengan PT KAI untuk membereskan beberapa hal dan
mencari solusi. Karena ada yang tumpang tindih. Nanti ini kita mau cari
solusi apakah itu nanti perundangannya, tata kelolanya, dan bisnis
prosesnya nanti kita lihat,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Edi yang didampingi Direktur Aset Tanah dan Bangunan
KAI, Doddy Budiawean, Sekretari Perusahaan KAI Dariadi, Kepala Humas KAI
Agus Komarudin menyatakan, pihaknya membutuhkan bantuan dan asistensi KPK
karena terdapat aset-aset KAI yang saat ini dikuasai pihak lain. PT KAI
sedang berupaya menata ulang dan merapikan aset-aset tersebut untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebenernya kerja sama dengan KPK ini sudah dari tahun 2012 sudah
komunikasi terus dengan KPK. Ini kan meningkatnya terus kebutuhan untuk
kemudian pelayanan kepada masyarakat maka aset-aset ini kita coba tata
kembali dan rapikan,” katanya.

Edi memaparkan saat ini PT KAI melayani lebih dari 1 juta penumpang setiap
harinya. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding dua tahun lalu yang
hanya sekitar 500 ribu penumpang per hari. Dengan meningkatnya jumlah
penumpang, PT KAI harus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki agar
pelayanan kepada penumpang tetap prima.

“Ini kan dibutuhkan pembicaraan dengan KPK dengan asistensi atau didampingi
KPK terus mengembalikan aset-aset negara,” katanya.

Tak hanya aset di Jakarta, Edi mengatakan terdapat sejumlah aset milik PT
KAI di luar Jakarta seperti Semarang, Madiun, Medan dan Lampung yang saat
ini dikuasai pihak lain.

“Ini bukan cuma di Jakarta kita juga bicarakan tadi soal aset-aset yang ada
di luar Jakarta bahkan di luar Jawa pun kita bicarakan salah satunya di
Medan. Sehingga harapan kami jika aset-aset ini bisa kita tata kembali maka
angkutan massal yang berbasis rel kereta api yang dikehendaki pemerintah
ini bisa berjalan dengan lancar,” katanya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *