KPK Enggan Tanggapi Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

Depoliticanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi ihwal
dugaan penyimpangan dana hibah dari pihak luar ke KPK dan Indonesia
Corruption Watch (ICW). Dugaan penyimpangan tersebut dibeberkan Direktur
Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik Romli Atmasasmita dengan
mengacu pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Porsi KPK tidak dalam konteks menanggapi hal itu. Kami akan kerja saja
sesuai kewenangan KPK. Nanti biar publik yang melihat sebenarnya posisi
saat ini seperti apa,” tutur Febri Diansyah juru bicara KPK di kantor KPK,
Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/7).

Febri menambahkan, KPK berharap semua pihak mendukung upaya pemberantasan
korupsi. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut
tapi juga unsur masyarakat lain, misalnya ratusan pengajar hukum tata
negara dan hukum administrasi negara.

“Misalnya support yang diberikan oleh para guru besar ataupun ada lebih
dari 100 pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan
seluruh unsur-unsur lain yang memberikan dukungan pada pemberantasan
korupsi,” tutur dia.

Sebelumnya, Romli membeberkan dalam cicitan Twitter pribadi miliknya
@rajasundawiwaha, ihwal hasil analisis tentang kinerja KPK dan ICW yang
dinilai telah menyimpang dari awal pembentukan kedua lembaga tersebut.
Seluruh data yang dibagikan lewat cicitan Twitter-nya merujuk pada buku
‘Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan
Analisis’. Buku ini ditulis oleh dia sendiri sebagai direktur LPIKP.

Data dalam buku mengacu laporan BPK atas KPK dan audit keuangan ICW oleh
kantor akuntan Yanuar dkk. Melalui cicitan di Twitter-nya, Romli
menunjukkan sejumlah dana asing atau dana hibah yang mengucur pada KPK dan
ICW. Dari kutipan catatan kaki buku yang dibagikannya, Romli mengungkapkan
adanya pelanggaran Undang-undang Hibah yang dilakukan oleh KPK dan ICW.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD sempat menyatakan jika
betul ada penyimpangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia
Corruption Watch (ICW) seperti yang diungkapkan Romli, seharusnya segera
ditindak oleh kepolisian atau kejaksaan.

Mahfud menjelaskan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang digunakan
sebagai rujukan Romli, adalah temuan negara yang perlu ditindaklanjuti oleh
kepolisian atau kejaksaan. “Kalau sudah ada temuan BPK, penegak hukum itu
harus menindaklanjutinya,” tutur dia.

Kepolisian dan kejaksaan berhak menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang
didasarkan pada temuan BPK itu. Karena KPK adalah lembaga negara, menurut
Mahfud, sebetulnya dapat langsung ditindaklanjuti kejaksaan. Sementara
temuan dugaan penyimpangan yang terkait ICW, bisa masuk ke ranah kepolisian
karena pidana umum.

Bila dugaan penyimpangan itu diproses hukum, BPK nantinya dapat dipanggil
kemudian untuk dimintai keterangan soal temuannya. “Itu kan gampang saja,
kan ada BPK-nya untuk dimintai penjelasan,” kata mantan ketua Mahkamah
Konstitusi ini. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *