KPK Resmi Tetapkan Basuki dan Dua Kadis Jatim Sebagai Tersangka

Depoliticanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan M.
Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim sebagai tersangka suap. Selain dirinya,
dua kepala dinas yaitu Kadis Pertanian Bambang Heryanto dan Kadis
Peternakan Rohayati sebagai tersangka.

Selain itu, tiga orang lainnya yang ikut terjaring operasi tangkap tangan
Senin (5/6) yaitu ajudan Anang Basuki Rahmat dan dua staf DPRD Jatim yaitu
Santoso dan Rahman Agung sebagai tersangka.

“Setelah pemeriksaan 1 x 24 jam, KPK telah meningkatkan status perkara ke
penyidikan serta menetapkan 6 orang tersangka yaitu sebagai pemberi BH
(Bambang Heryanto/Kadis Pertanian Jatim), ABR (Anang Basuki Rahmat/ajudan),
dan ROH (Rohayati/Kadis Peternakan Jatim), lalu penerima yaitu MB (M
Basuki/Ketua Komisi B DPRD Jatim), S (Santoso/staf DPRD Jatim), dan RA
(Rahman Agung/staf DPRD Jatim),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di
kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Dalam OTT tersebut, KPK menyita Rp150 juta dari Rp600 juta commitmen fee
yang dijanjikan. Uang haram itu diserahkan oleh Anang Basuki Rahmat sebagai
perantara dari Bambang Heryanto untuk kemudian diserahkan ke M Basuki.

“Diamankan Rp 150 juta dari tangan RA (Rahman Agung) yang diamankan di
ruang Komisi B DPRD Jatim. Uang dalam pecahan Rp 100 ribu di dalam tas
kertas itu diserahkan oleh ABR (Anang Basuki Rahmat) yaitu ajudan Kadis
Pertanian sebagai perantara BH kepada RA untuk diserahkan kemudian kepada
MB (M Basuki) yaitu Ketua Komisi B,” kata Basaria.

Uang itu diberikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan
pemantauan DPRD. Selain itu, ada pula suap yang diberikan berkaitan dengan
revisi Perda Pengendalian Ternak Sapi.

Untuk pihak pemberi, penyidik KPK menjeratnya dengan Pasal 5 huruf a atau
Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara untuk pihak penerima, penyidik KPK mengenakan Pasal 12 huruf a
atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK sendiri menyebut ada dua kepala dinas lain yang ikut memberi suap.
Yaitu dari Kadis Perindustrian dan Perdagangan serta Kadis Perkebunan.
Namun 2 orang kadis itu belum ditangkap KPK.

“Pada 31 Mei juga diduga diterima oleh MB sebesar Rp50 juta dari kepala
dinas perindustrian dan perdagangan. Selain itu juga Rp100 juta dari kepala
dinas perkebunan, juga Rp150 juta dari kepala dinas pertanian. Pada
triwulan I Rp150 juta dari kadis pertanian juga,” pungkasnya. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *