KPK Tetapkan Empat Tersangka dari OTT di Mojokerto

Depoliticanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang
tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kabupaten
Mojokerto.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan
empat orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pihak penerima Ketua DPRD Kota
Mojokerto PNO, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto UF, dan Wakil Ketua DPRD
Kota Mojokerto ABF,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi
pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (16/6).

Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Mojokerto WF sebagai tersangka.

KPK juga mengamankan dua orang perantara berinisial H dan T dalam operasi
tangkap tangan tersebut, namun sampai saat ini status dua orang itu masih
sebagai saksi.

“Penyidik mengamankan uang total Rp470 juta dari berbagai pihak. Diduga
uang senilai Rp300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta
dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto agar anggota DPRD
Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah
(Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program
penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai
sekitar Rp13 miliar,” kata Basaria.

Sedangkan uang senilai Rp170 juta, kata Basaria, diduga terkait komitmen
setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.

“Uang tersebut diamankan dari antara lain Rp140 juta ditemukan di mobil WF,
Rp300 juta ditemukan di mobil perantara H, dan Rp30 juta dari tangan
perantara T,” kata Basaria.

Untuk kepentingan pengamanan barang bukti, KPK melakukan penyegelan
beberapa ruangan di Kantor DPRD Kota Mojokerto dan Dinas PUPR Kota
Mojokerto.

Sebagai pihak yang diduga pemberi WF disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1)
huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara
dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sementara sebagai yang diduga penerima PNO, UF dan ABF disangkakan
melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.

“KPK mengimbau para kepala daerah dan jajarannya serta anggota DPRD di
seluruh Indonesia menghentikan praktik seperti ini atau jika mendapatkan
informasi permintaan uang agar melaporkan kepada KPK,” ucap Basaria.

Adapun OTT tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan
hadiah atau janji terkait dengan pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Tahun 2017. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *