KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin Jadi Tersangka

Depoliticanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD
Banjarmasin Iwan Rusmali dan Direktur Utama PDAM Banjarmasin Muslih sebagai
tersangka kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM
Bandarmasih sebesar Rp 50,5 miliar, Jumat (15/9).

Penetapan ini dilakukan setelah KPK memeriksa dan melakukan gelar perkara
usai menangkap Iwan Rusmali dan Muslih dalam operasi tangkap tangan (OTT)
pada Kamis (14/9). Selain Iwan Rusmali dan Muslih, status tersangka juga
disematkan KPK kepada Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi dan Manajer
Keuangan PDAM Bandarmasih Transis yang turut ditangkap dalam OTT kemarin.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara tersebut ke penyidikan serta
menetapkan 4 orang tersangka, yaitu M (Muslih), T (Trensis), IRS (Iwan
Rusmali), dan AE (Andi Effendi),” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata
dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9).

Iwan Rusmali dan Andi Effendi diduga menerima suap dari Muslih dan Trensis
terkait persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih
sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang
tunai sebesar Rp48 juta yang diduga merupakan bagian dari commitmen fee
sebesar Rp150 juta. Uang suap yang diberikan Muslih dan Trensis kepada Iwan
Rusmali dan Andi Effendi ini berasal dari rekanan PDAM Bandarmasih, yakni
PT CSP.

“Dalam OTT ini KPK amankan uang tunai Rp 48 juta. Uang itu diduga bagian
dari Rp150 juta, yang diterima Dirut PDAM, dari pihak rekanan,” kata Alex.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Iwan dan Andi disangkakan
melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Muslih dan Trensis yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat
dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *