KPU Hormati Upaya Hukum 13 Parpol

Depoliticanews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati upaya hukum apapun
yang dilakukan oleh ke-13 partai politik yang dinyatakan tidak lengkap
dokumen pendaftarannya. Pasalnya, beberapa dari 13 parpol itu berencana
akan melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang
dilakukan selama masa pendaftaran.

“Pertama tentu kami hormati setiap upaya hukum yang dilakukan 13 partai
politik,” ujar Komisioner KPU Pramano Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jalan
Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (20/10).

KPU, kata Pramono sebenarnya mempertanyakan pelanggaran administrasi apa
yang dilakukan KPU pada tahapan pendaftaran sehingga dilaporkan ke KPU.
Menurut dia, yang disebut pelanggaran administrasi adalah pelanggaran
terhadap prosedur, aturan, dan tata cara.

“Tentu itu kita harus melihat lagi prosedur dan tata cara mana yang diduga
dilanggar oleh KPU,” tandas dia.

Menurut Pramono, jika yang dipersoalkan adalah kewajiban mengisi Sistem
Informasi Partai Politik (Sipol), maka hal tersebut bukan masalah prosedur
atau pelanggaran administrasi. Kewajiban mengisi Sipol, kata dia, merupakan
persoalan Peraturan KPU.

“Di UU itu kan dinyatakan kalau ada pihak-pihak yang keberatan dengan
peraturan yang digunakan KPU maka jalur pengujiannya melalu Mahkamah Agung,
uji materi ke MA. Jadi menurut kami itu dua aspek yang berbeda, pelanggaran
administrasi dengan ketidaksetujuan dengan kewajiban Sipol. Tapi
bagaimanapun kita akan hormati upaya hukum, kita serahkan pada Bawaslu,”
jelas dia.

Lebih lanjut, Pramono mengakui bahwa Sipol sebagai sebuah sistem kadang
mengalami kendala. Hal tersebut, kata dia diakui juga oleh semua parpol.
KPU mempunyai semua data terkait hari, jam dan berapa lama Sipol bermasalah.

“Tentu kita data-datanya itu lengkap dan problem itu ternyata terbukti
tidak berpengaruh bagi 14 Parpol yang telah selesai. Dan kita juga bisa
melacak, sejak kapan parpol itu mendaftar, dan progresnya per hari seberapa
banyak. Kita bisa melacak itu sehingga itu nanti yang akan kita ungkapkan
jika memang itu diminta (jika ada sengketa pemilu),” terang dia. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *