LSI: Mayoritas Tetap Inginkan Indonesia Terapkan Demokrasi Pancasila

Depoliticanews – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei
tentang minat publik atas penerapan sistem negara Islam Indonesia.
Hasilnya, mayoritas responden tetap menginginkan Indonesia menerapkan
demokrasi Pancasila.

Peneliti LSI Andrian Sopa mengatakan, survei bertitel Menegaskan dan
Memperbaharui Demokrasi Pancasila digelar pada 5-10 Mei. Survei melibatkan
1.200 responden.

Hasilnya, hanya 8,7 persen responden yang menginginkan Indonesia mengadopsi
sistem negara Islam seperti di Timur Tengah. Hal itu menarik karena
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Jadi hanya 8,7 persen yang menginginkan Indonesia mengadopsi negara Islam.
Padahal 85 persen penduduk Indonesia muslim,” ujar Andrian saat merilis
saat merilis hasil survei di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat
(19/5).

Hasil survei LSI juga memperlihatkan hanya 2,3 persen responden yang
menginginkan Indonesia menganut sistem liberal seperti yang dipraktikkan di
negara-negara barat. Kemungkinan kata liberal di belakang kata demokrasi
punya konotasi negatif dalam kesadaran mayoritas responden.

“Mayoritas responden atau mencapai 74 persen menginginkan demokrasi
Pancasila sebagai sistem negara dan parekat. Kata Pancasila di belakang
demokrasi sepertinya sudah sedemikian mengakar dalam benak publik,” tutur
Andrian.

Meski demikian, mayoritas respondan tak mau praktik demokrasi Pancasila
seperti era Orde Baru. Yakni demokrasi Pancasila yang menerapkan Dwi Fungsi
TNI, menjadikan presiden sebagai mandataris MPR, hingga adanya fraksi
utusan golongan.

Merujuk survei LSI, hanya 13,9 persen yang menginginkan Indonesia kembali
menganut sistem demokrasi Pancasila seperti pada era Orde Baru. Sedangkan
mayoritas responden tak ingin Indonesia kembali ke pola demokrasi Pancasila
era Orba.

“Ada 68,7 persen responden yang tidak menginginkan hal tersebut (demokrasi
Pancasila model Orba, red). Sedangkan 17,4 persen menjawab tidak tahu atau
tidak menjawab,” ujar Andrian.

LSI pun menyampaikan rekomendasi. LSI mengusulkan agar demokrasi Pancasila
menyerap aneka unsur demokrasi modern dan prinsip-prinsip hak asasi manusia
yang disahkan oleh PBB.

“Pemerintah juga harus lebih ekstra dan tegas menjaga keberagaman dan
persatuan, perlu undang-undang perlindungan umat beragama dan Pancasila
sebagai perekat perlu ditopang oleh agama Islam dan agama-agama lainnya
yang diakui di Indonesia,” ucap Andrian.

Survei digelar pada 5-10 Mei dengan menggunakan metode multistage random
sampling. Margin of error dalam survei itu lebih kurang 2,9 persen. (Amr)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *