Lukman: Usulan Anggota DPD Dipilih Pansel Agar Lebih Fair

Depoliticanews – Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI Lukman Edy mengatakan,
usulan calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dipilih oleh panitia
seleksi dimunculkan untuk mencegah praktik pengumpulkan kartu tanda
penduduk (KTP) dukungan secara tidak fair.

“Usulan yang diusulkan oleh pemerintah ini masuk tarik ulur. Saat ini masih
dalam pembahasan di Pansus RUU Pemilu,” kata Lukman Edy pada diskusi
“Dialog Kenegaraan: Anggota DPD RI Dipilih Pansel, Bukan Solusi” di Gedung
MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (10/5).

Menurut Lukman, usulan pemerintah agar calon anggota DPD dipilih oleh
panitia seleksi dilatarbelakangi dari kejadian adanya permainan tidak fair
dalam pengumpulan syarat dukungan dengan bukti minimal 50 ribu foto kopi
KTP.

Permainan tidak fair yang dimaksudkan, kata dia, adalah pengumpulkan bukti
dukungan dengan cara membeli atau praktik politik uang, misalnya Rp 100
ribu per lembar KTP.

“Pada pemilu legislatif sebelumnya, guna mencegah praktik membeli dukungan
ini yakni dilakukan verifikasi faktual, dengan menanyakan kebenaran
dukungan kepada pemilik KTP,” katanya. Ia menegaskan adanya praktik
pembelian bukti dukungan ini, sama saja seperti pepatah “membeli kucing
dalam karung”.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjelaskan usulan calon anggota DPD RI
dipilih melalui panitia seleksi, prosesnya ketat dan transparan. “Panitia
seleksi akan memilih 20 nama di setiap provinsi sebagai calon anggota DPD
untuk kemudian dipilih pada pemilu 2019,” katanya.

Lukman menjelaskan usulan agar calon anggota DPD RI dipilih oleh panitia
seleksi ini masih tarik ulur pada pembahasan RUU Pemilu. Di sisi lain, kata
dia, usulan ini juga tidak dapat dimintai persetujuan kepada DPD karena
dinilai menjadi penghambat proses pencalonan anggota DPD RI, sehingga akan
ditolak.

Sementara itu, Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI John
Pieris meragukan penerapan seleksi calon anggota DPD melalui panitia
seleksi dapat berjalan lebih baik, karena dikhawatirkan dapat terjadi
praktik transaksi antara bakal calon anggota dengan panitia seleksi.

“Bakal calon yang memiliki kemampuan finansial tinggi, bisa melakukan
transaksi dengan panitia seleksi untuk terpilih dan mendapatkan nomor urut
empat besar,” katanya.

Ia menambahkan, jika terjadi praktik transaksional maka bakal calon
berkualitas tapi tidak memiliki finansial akan langsung tersingkir. (Amr)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *